bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah melakukan operasi tangkap tangan (ott) di tiga wilayah, yaitu sulawesi tenggara, sulawesi selatan, dan jakarta.

operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (rsud) di kolaka timur, sulawesi tenggara.

dalam kasus tersebut, kpk menetapkan lima orang sebagai tersangka, bupati kolaka timur abd azis, pic kementerian kesehatan untuk proyek rsud andi lukman hakim, pejabat pembuat komitmen (ppk) proyek rsud kolaka timur ageng dermanto sebagai penerima suap.

serta dua pihak dari perusahaan swasta, yakni deddy karnady dari pt pilar cerdas putra (pcp) dan arif rahman dari kso pt pcp.

“kpk selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 8 sampai dengan 27 agustus 2025 di rumah tahanan (rutan) cabang kpk gedung merah putih,” kata plt.

deputi penindakan dan eksekusi asep guntur rahayu pada sabtu, 9 agustus 2025 dini hari.

asep menjelaskan bahwa sejak januari 2025, kpk telah melakukan penyelidikan tertutup terhadap proyek rsud kolaka timur senilai rp126,3 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak).

meski proyek ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dan sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat, sejumlah pihak justru menyalahgunakannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

dalam ott yang berlangsung pada 7–8 agustus 2025, kpk mengamankan 12 orang di tiga lokasi.

di kendari, sulawesi tenggara, empat orang ditangkap, ageng dermanto, pptk proyek rsud harry ilmar, staf pt pcp nova ashtreea, dan kasubbag pemerintah kabupaten kolaka timur danny adirekson.

di jakarta, enam orang diamankan: andi lukman hakim, deddy karnady, perwakilan pt patroon arsindo nugroho budiharto, serta tiga orang dari kso pt pcp yaitu arif rahman, aswin, dan cahyana.

sementara di makassar, kpk menangkap abd azis bersama ajudannya, fauzan.

kpk kemudian memulangkan tujuh orang lainnya yang tidak ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai pihak yang diperiksa.

asep mengungkapkan bahwa pada desember 2024, diduga terjadi pertemuan antara kementerian kesehatan dan lima konsultan perencana untuk membahas basic design rsud yang dibiayai oleh dak.

pekerjaan desain untuk 12 rsud kemudian dibagi ke para rekanan melalui penunjukan langsung di masing-masing daerah. untuk rsud kolaka timur, desainnya dikerjakan oleh nugroho budiharto.

pada januari 2025, pemerintah kabupaten kolaka timur dan kemenkes mengadakan pertemuan untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rsud tipe c.

dalam proses tersebut, ageng dermanto diduga memberikan sejumlah uang kepada andi lukman hakim.

selanjutnya, abd azis bersama kepala bagian pbj gusti putu artana dan kepala dinas kesehatan nasri melakukan perjalanan ke jakarta.

diduga untuk mengatur agar pt pcp memenangkan lelang proyek rsud kolaka timur yang telah diumumkan melalui situs lpse.

pada maret 2025, ageng dermanto menandatangani kontrak pekerjaan dengan pt pcp senilai rp126,3 miliar.

pada akhir april 2025, ageng memberikan uang sebesar rp30 juta kepada andi lukman hakim di bogor.

kemudian, antara mei dan juni, pt pcp melalui deddy karnady menarik dana sekitar rp2,09 miliar.

“uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada sdr. agd (ageng dermanto) senilai rp500 juta di lokasi pembangunan rsud kabupaten kolaka timur,” ungkap asep.

deddy karnady juga disebut menyampaikan permintaan dari ageng kepada pihak pt pcp terkait komitmen fee sebesar 8 persen.

pada agustus 2025, deddy menarik cek senilai rp1,6 miliar dan menyerahkannya kepada ageng, yang kemudian memberikan uang tersebut kepada yasin, staf dari abd azis.

"penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh sdr. abz (abd azis) yang di antaranya untuk membeli kebutuhan sdr. abz," kata asep.

asep juga menyebut bahwa deddy melakukan penarikan tunai sebesar rp200 juta yang kemudian diserahkan kepada ageng.

selain itu, pt pcp menarik cek tambahan senilai rp3,3 miliar.

"tim kpk kemudian menangkap sdr agd dengan barang bukti uang tunai sejumlah rp200 juta yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8 persen atau sekitar rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan rsud kabupaten kolaka timur sebesar rp126,3 miliar," terang asep.

atas perbuatannya, deddy karnady dan arif rahman sebagai pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 uu tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

sementara abd azis, ageng dermanto, dan andi lukman sebagai penerima suap dikenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12b uu tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

menindaklanjuti penindakan ini, kpk melalui koordinasi dan supervisi intensif mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, terutama di sektor kesehatan sebagai layanan publik strategis.

“selain itu, kpk juga mengukur tingkat kerawanan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas (spi),” pungkas asep.

sebagai tambahan informasi, abd azis ditangkap kpk usai menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) partai nasdem di makassar pada kamis malam, 7 agustus 2025. ia telah memberikan keterangan awal di polda sulawesi selatan.

"sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di polda sulsel,” ujar wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, jumat, 8 agustus 2025.

"setelah selesai rakernas," lanjut fitroh yang menerangkan soal penangkapan terhadap abd.