bacakoran.co - viral aksi pungutan liar () yang dialami sejumlah saat hendak menuju lokasi wisata wisata alam air terjun dua warna di kecamatan sibolangit, , sumatera utara.

kejadian ini viral di media sosial setelah sebuah video diunggah oleh akun instagram @medsoszone, menampilkan momen ketika pengunjung dikenakan tarif oleh oknum tak resmi di tengah hutan.

dalam video yang diunggah akun instagram @medsoszone, tampak seorang pria mengenakan kaos hijau menghadang rombongan wisatawan dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh melanjutkan perjalanan tanpa membayar.

“saya berhak untuk mengklaim. tidak boleh naik. ini naungan kami bu. kalau bilang ini tidak izinkan cemana rupanya,” ucap pria tersebut.

ketika ditanya apakah wilayah tersebut milik negara, pria itu mengakui bahwa memang benar kawasan itu adalah milik negara.

aksi pungli ini memicu kemarahan netizen.

kolom komentar unggahan video tersebut dipenuhi kritik pedas dan rasa kecewa terhadap kejadian yang dianggap mencoreng citra pariwisata sumatera utara.

"ga dibayar.. takut ilang ditengah hutan."

"di hutanpun ada pungli. kacau."

"satu oknum bikin tempat jadi sepi ujungnya."

"tangkap, otak2 primitif nyari duit."

"menyedihkan, eh kaga dah! pungli dan palak sudah jadi dna sumut."

menanggapi viralnya video tersebut, pemerintah kabupaten deli serdang akhirnya buka suara.

melalui plt kepala dinas kebudayaan, pemuda olahraga serta kepariwisataan deli serdang, eko sapriadi, dijelaskan bahwa objek wisata air terjun dua warna bukanlah destinasi yang dikelola oleh pemkab.

menurut eko, selama ini tidak ada retribusi resmi yang masuk ke kas daerah dari pengelolaan tempat tersebut.

"kalau yang namanya pungli ya tidak boleh. tapi memang belum ada retribusi ke kabupaten, dikelola masyarakat itu. kalau ada punglinya ya polisi mungkin bisa turun dari polsek sibolangit," ujar eko pada jumat (15/8/2025).

pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wisata air terjun dua warna masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar, tanpa pengawasan atau regulasi resmi dari pemerintah daerah.

hal ini membuka celah bagi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar yang merugikan wisatawan dan berpotensi menurunkan minat kunjungan ke destinasi tersebut.

fenomena pungli di kawasan wisata bukanlah hal baru, namun tetap menjadi masalah serius yang harus ditangani.

selain merusak citra pariwisata lokal, praktik semacam ini juga mengancam keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang.