bacakoran.co

Viral, Isu Gaji DPR Tembus Rp90 Juta? Puan Maharani Bongkar Fakta Sebenarnya!

Gaji DPR Tembus Rp90 Juta? Puan Maharani Bongkar Fakta Sebenarnya!--Radar Tuban

BACAKORAN.CO - Belakangan ini, publik dihebohkan oleh wacana mengenai kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut-sebut mencapai Rp3 juta per hari atau sekitar Rp90 juta per bulan.

Informasi tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan urgensi dan keadilan dari kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Namun, kabar tersebut segera dibantah oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Dalam pernyataannya kepada media usai menghadiri Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka pada Minggu, 17 Agustus 2025, Puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota legislatif.

BACA JUGA:KPK Tetapkan 5 Tersangka Skandal Bansos Rp 200 M, Nama Kakak Hary Tanoe Terseret

BACA JUGA:DPR RI Bahas Usulan Pembentukan Kementerian Haji Umrah

“Enggak ada kenaikan,” ujar Puan singkat namun tegas.

Puan menjelaskan bahwa isu yang beredar kemungkinan besar berasal dari kebijakan baru terkait fasilitas anggota DPR, khususnya mengenai rumah jabatan.

Ia menyebut bahwa saat ini para wakil rakyat tidak lagi mendapatkan rumah jabatan seperti sebelumnya.

Sebagai gantinya, mereka menerima kompensasi berupa uang tunjangan perumahan.

BACA JUGA:Mencekam! Mesin Pesawat Boeing Meledak dan Terbakar di Udara, Begini Nasib 273 Penumpang!

BACA JUGA:Jangan Nekat! Vaping Disamakan Narkoba, Singapura Siap Penjarakan Pelanggar

“Sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah,” jelasnya.

Pernyataan Puan diperkuat oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Ia turut membantah bahwa gaji anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan.

Viral, Isu Gaji DPR Tembus Rp90 Juta? Puan Maharani Bongkar Fakta Sebenarnya!

Ayu

Ayu


bacakoran.co - belakangan ini, publik dihebohkan oleh wacana mengenai kenaikan gaji anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) yang disebut-sebut mencapai rp3 juta per hari atau sekitar rp90 juta per bulan.

informasi tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan urgensi dan keadilan dari kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

namun, kabar tersebut segera dibantah oleh ketua dpr ri, puan maharani.

dalam pernyataannya kepada media usai menghadiri upacara penurunan bendera di istana merdeka pada minggu, 17 agustus 2025, puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota legislatif.

“enggak ada kenaikan,” ujar puan singkat namun tegas.

puan menjelaskan bahwa isu yang beredar kemungkinan besar berasal dari kebijakan baru terkait fasilitas anggota dpr, khususnya mengenai rumah jabatan.

ia menyebut bahwa saat ini para wakil rakyat tidak lagi mendapatkan rumah jabatan seperti sebelumnya.

sebagai gantinya, mereka menerima kompensasi berupa uang tunjangan perumahan.

“sekarang dpr sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah,” jelasnya.

pernyataan puan diperkuat oleh sekretaris jenderal dpr ri, indra iskandar. ia turut membantah bahwa gaji anggota dpr mencapai rp100 juta per bulan.

menurut indra, angka yang disebutkan dalam isu tersebut bukanlah gaji, melainkan akumulasi dari berbagai tunjangan, terutama tunjangan perumahan.

“salah itu kalau gaji rp100 juta. cek aja ke kemenkeu. kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” kata indra. 

rincian gaji dan tunjangan anggota dpr ri

untuk meluruskan informasi yang beredar, penting diketahui bahwa besaran gaji anggota dpr telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000.

gaji pokok ketua dpr ditetapkan sebesar rp5.040.000 per bulan, wakil ketua dpr sebesar rp4.620.000, dan anggota dpr sebesar rp4.200.000.

di luar gaji pokok, anggota dpr juga menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya bervariasi tergantung pada jabatan dan fungsi.

berikut beberapa komponen tunjangan yang diterima:

- tunjangan kehormatan: ketua badan/komisi rp6.690.000, wakil ketua rp6.450.000, anggota rp5.580.000  

- tunjangan komunikasi intensif: ketua rp16.468.000, wakil ketua rp16.009.000  

- tunjangan peningkatan fungsi pengawasan: ketua rp5.250.000, wakil ketua rp4.500.000, anggota rp3.750.000  

- bantuan langganan listrik dan telepon: rp7.700.000  

- tunjangan untuk asisten anggota: rp2.250.000  

- fasilitas kredit mobil: rp70.000.000  

- tunjangan perumahan terbaru untuk periode 2024–2029: rp50.000.000  

dari rincian tersebut, jelas bahwa total pendapatan anggota dpr memang terdiri dari berbagai komponen, namun tidak seluruhnya berasal dari gaji pokok.

tunjangan perumahan yang menjadi sorotan belakangan ini adalah bentuk kompensasi atas penghapusan rumah jabatan, bukan kenaikan gaji seperti yang sempat diberitakan.

klarifikasi dari pimpinan dpr dan sekjen dpr menjadi penting untuk meredam kesalahpahaman publik.

di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi yang akurat dan terbuka menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai kebijakan dengan adil dan berdasarkan fakta.

Tag
Share