bacakoran.co - aktris sekaligus anggota komisi ix dpr ri dari fraksi nasdem, , tengah menjadi sorotan publik setelah menyuarakan dukungannya terhadap kenaikan dinas bagi sebesar rp50 juta per bulan. 

pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari masyarakat, terutama di media sosial, yang membandingkan kondisi para wakil rakyat dengan realitas hidup pekerja bergaji umr.

dalam unggahan dan siaran langsung di instagram, nafa menjelaskan bahwa tunjangan rumah dinas diperlukan karena anggota dpr tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. 

menurutnya, banyak anggota dewan berasal dari luar jabodetabek dan harus menyewa tempat tinggal di sekitar senayan agar lebih dekat ke kantor dpr.

“anggota dewan itu nggak dapat rumah jabatan. banyak sekali yang berasal dari luar kota, makanya banyak yang ngontrak di daerah senayan,” ujar nafa.

ia juga membagikan pengalamannya pribadi yang tinggal di bintaro dan harus menghadapi kemacetan setiap hari.

“saya aja yang tinggalnya di bintaro, macetnya luar biasa. ini udah setengah jam di perjalanan, masih macet,” katanya.

pernyataan tersebut disampaikan nafa dalam siaran langsung yang kemudian diunggah ulang oleh akun instagram @rumpi_gosip pada 19 agustus 2025.

pembelaan nafa terhadap tunjangan rumah dinas dpr senilai rp50 juta per bulan langsung menuai kritik tajam dari netizen. 

banyak yang menilai bahwa alasan kemacetan dan kebutuhan tempat tinggal bukanlah pembenaran untuk tunjangan sebesar itu, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu.

komentar pedas pun membanjiri akun instagram nafa urbach, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menutup kolom komentar. 

lantas, hal itu justru dianggap sebagai bentuk antikritik oleh sebagian warganet yang melanjutkan protes mereka di unggahan @rumpi_gosip.

"orang bogor kerja di jakarta, sebelum subuh udh otw. desek2an di krl. tapi mereka ga dapet tunjangan rumah dinas bu."

"@nafaurbach lahh mba gaji yg umr jga ngontrak/kost pkai uang sndri tdk ada tunjangn ini itu."

"coba kalo anggota dewan gaji umr, trs syarat daftarnya kek mau karyawan bumn . kira" kandidatnya berapa ya."

"kapan guru dianggap sebagai pendidik dan mendapat kehidupan yang layak ? ga seharusnya anggota dpr mengeluh ini itu."

"konsekuensi mba kalo macet mah,enak amad macet langsung naik tunjangan. gmn yg rakyat kecil nerima dipotong gajinya karna telat akibat macet."

"ya makanya pake transportasi umum pejabet pejabet niscaya jakarta ga maceeettt."

selain tunjangan rumah dinas, publik juga menyoroti isu gaji anggota dpr yang disebut-sebut mencapai rp100 juta per bulan. 

menanggapi hal tersebut, sekretaris jenderal dpr ri, indra iskandar, membantah klaim tersebut dan menjelaskan bahwa tunjangan perumahan tidak termasuk dalam gaji pokok.

“salah itu kalau gaji rp100 juta. cek saja ke kemenkeu. tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” ujar indra kepada kompas.com pada 18 agustus 2025.

indra membenarkan bahwa tunjangan perumahan memang mencapai rp50 juta per bulan, sesuai dengan surat edaran setjen dpr ri nomor ku.00/9414/dpr ri/xii/2010. 

namun, gaji pokok anggota dpr masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 dan tidak mencapai setengah dari rp100 juta.

“di luar tunjangan perumahan itu, gaji anggota dpr nggak sampai setengahnya,” imbuhnya.

kontroversi ini membuka kembali diskusi publik tentang kesenjangan antara fasilitas pejabat negara dan kehidupan masyarakat biasa. 

banyak yang mempertanyakan urgensi tunjangan rumah dinas di tengah krisis ekonomi, serta menyoroti profesi lain seperti guru dan tenaga kesehatan yang dinilai belum mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak.

sementara nafa urbach tetap aktif membagikan aktivitasnya di instagram, keputusan menutup kolom komentar dianggap sebagai langkah defensif yang memperkuat persepsi publik tentang minimnya ruang dialog antara pejabat dan rakyat.