bacakoran.co - kasus korupsi yang menyeret nama irvian bobby mahendro kini menjadi sorotan publik. 

komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan bahwa koordinator bidang kelembagaan dan personel k3 kementerian ketenagakerjaan tersebut diduga menerima aliran dana fantastis mencapai rp69 miliar.

kpk menjelaskan bahwa aliran dana tersebut terkait dengan dugaan pemerasan dalam yang juga melibatkan wakil menteri ketenagakerjaan, immanuel ebenezer gerungan. 

dianggap sangat dominan karena ia menjadi pihak dengan jumlah penerimaan terbesar dibandingkan tersangka lainnya.

uang rp69 miliar mengalir ke banyak aset

“pada tahun 2019-2024, ibm diduga menerima aliran uang sejumlah rp69 miliar melalui perantara. uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, dp rumah, setoran tunai kepada gah, hs, dan pihak lainnya," ujar ketua kpk setyo budiyanto dikutip dari antara.

fakta ini memperlihatkan bagaimana irvian bobby mahendro tidak hanya menampung dana, tetapi juga memanfaatkannya untuk berbagai bentuk pembelian aset, termasuk kendaraan dan penyertaan modal di tiga perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa k3 (pjk3). 

dengan nominal sebesar itu, ini semakin menegaskan bahwa sistem pengawasan di kemenaker perlu diperketat.

jajaran tersangka lain dalam kasus korupsi

selain irvian bobby mahendro, kpk juga menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka. 

di antaranya gerry aditya herwanto putra (gah) yang menerima rp3 miliar, hery sutanto (hs) dengan rp1,5 miliar, serta subhan (sb) yang mendapat rp3,5 miliar. 

tak ketinggalan, anitasari kusumawati (ak) diduga menikmati aliran dana rp5,5 miliar.

menariknya, sebagian uang tersebut juga mengalir kepada pejabat tinggi negara, termasuk sebesar rp3 miliar pada desember 2024. 

selain itu, fah dan hr menerima rp50 juta per minggu, sedangkan cfh memperoleh satu unit kendaraan roda empat.

kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di kemenaker. 

publik menilai bahwa praktik korupsi yang melibatkan irvian bobby mahendro dan immanuel ebenezer membuktikan adanya dugaan sistem yang sudah lama bermasalah. 

jika tidak segera dibenahi, korupsi dalam pengurusan sertifikat k3 akan terus merugikan negara serta masyarakat pekerja yang seharusnya dilindungi.