bacakoran.co - masyarakat yang ingin membeli harus menyiapkan nomor induk kependudukan (nik) mulai tahun depan.

kebijakan ini diumumkan bahlil lahadalia untuk memastikan subsidi lpg 3 kg tepat sasaran dan hanya dinikmati masyarakat miskin.

“tahun depan iya, beli lpg 3 kg pakai nik,” ujar bahlil di istana negara, senin (25/8/2025), dikutip dari cnn indonesia.

menegaskan, pembelian lpg 3 kg hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, sedangkan kelompok menengah atas atau desil 5 ke atas tidak diperbolehkan.

“jadi ya kalian jangan pakai lpg 3 kg lah, desil 8,9,10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” sambungnya

mekanisme baru penyaluran subsidi lpg

penerapan nik untuk pembelian lpg 3 kg bertujuan agar subsidi energi pemerintah lebih tepat sasaran.

selama ini, lpg 3 kg kerap dikonsumsi kelompok masyarakat mampu sehingga penyaluran subsidi tidak optimal.

bahlil menambahkan, kuota lpg 3 kg akan dibatasi agar tidak digunakan oleh masyarakat kelas menengah atas.

pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan badan pusat statistik (bps) untuk menentukan data penerima subsidi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. nanti kita kontrol dari kuotanya dan datanya akan menggunakan data tunggal dari bps,” jelas bahlil, dikutip dari cnn indonesia.

pemerintah menekankan bahwa mekanisme baru ini akan mirip dengan pengaturan subsidi listrik, di mana pengguna dari kelompok berpenghasilan tinggi membayar tarif berbeda.

menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menegaskan, mekanisme ini masih dalam tahap pembahasan internal dan sosialisasi akan dilakukan sebelum diterapkan.

“nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan. namun, sekarang masih dalam penggodokan,” ujar airlangga, dikutip dari kumparanbisnis.

kelas menengah ke atas diminta sadar diri

bahlil menekankan, masyarakat yang masuk desil menengah ke atas diminta tidak memanfaatkan subsidi lpg 3 kg.

“yang kaya enggak usah pakai elpiji 3 kilogram, lah. desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran, lah,” kata bahlil di kompleks istana kepresidenan jakarta pusat, dikutip dari kompas.com.

kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi penyalahgunaan subsidi lpg 3 kg yang selama ini masih terjadi.

dengan nik sebagai syarat pembelian, pemerintah dapat memverifikasi penerima subsidi secara lebih akurat.

pemerintah menekankan bahwa mekanisme baru ini akan mirip dengan pengaturan subsidi listrik, di mana pengguna dari kelompok berpenghasilan tinggi membayar tarif berbeda.

menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menegaskan, mekanisme ini masih dalam tahap pembahasan internal dan sosialisasi akan dilakukan sebelum diterapkan.

bahlil menegaskan, teknis detail penerapan aturan ini masih dibahas, namun prinsipnya sudah jelas: subsidi lpg 3 kg hanya untuk masyarakat yang membutuhkan.

“teknisnya lagi diatur,” ujar bahlil.

pemerintah berharap dengan penerapan nik ini, subsidi lpg 3 kg bisa lebih tepat sasaran, adil, dan efisien.

kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyusun sistem penyaluran subsidi energi yang modern dan transparan, agar manfaatnya betul-betul sampai kepada masyarakat yang berhak.

langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan lpg 3 kg oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sekaligus menjaga anggaran subsidi tetap efisien.

dengan sistem berbasis nik, masyarakat miskin bisa lebih mudah mengakses lpg bersubsidi, sementara pengawasan pemerintah terhadap distribusi gas melon juga lebih efektif.