bacakoran.co – yang diwarnai kericuhan dan kekerasan di indonesia mendapat sorotan dari dunia.

kantor komisaris tinggi pbb untuk hak asasi manusia () pun angkat suara soal aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah wilayah indonesia tersebut.

pesan tegas untuk aparat

juru bicara ohchr, ravina shamdasani menegaskan, otoritas indonesia wajib menghormati hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan menyuarakan pendapat, sembari tetap menjaga ketertiban publik.

“semua aparat keamanan, termasuk militer bila dikerahkan, harus tunduk pada prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api yang diakui secara internasional,” ujarnya.

tuntutan investigasi transparan

pbb pun menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran ham yang terjadi selama aksi protes, terutama terkait penggunaan kekerasan oleh aparat.

menurut shamdasani, langkah ini penting agar tidak muncul ketidakpercayaan publik yang makin memperkeruh situasi.

isu kebebasan pers jadi sorotan

tak hanya itu, ohchr menyoroti isu kebebasan media.

seruan ini muncul setelah beredar kabar di media sosial jika ada upaya melarang siaran langsung aksi demo oleh stasiun televisi.

menanggapi isu tersebut, wamenkominfo nezar patria buru-buru menegaskan tidak ada larangan peliputan.

“siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. pemerintah hanya mengimbau agar media tidak menayangkan konten yang bisa memicu provokasi atau memperbesar kemarahan publik,” jelasnya.

akar demo: tunjangan dpr dan pajak baru

gelombang unjuk rasa sendiri dipicu kebijakan kontroversial pemerintah, mulai dari kenaikan tunjangan fantastis anggota dpr hingga wacana pajak baru yang dirasa menekan masyarakat di tengah ekonomi yang sedang lesu.

pbb tekankan dialog

shamdasani menekankan jika dialog adalah kunci untuk meredam keresahan rakyat.

“pendekatan dialogis akan lebih efektif daripada represi,” tegasnya.