bacakoran.co - setelah dihantam soal gaya hidup mewah para wakil rakyat, memutuskan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas yang selama ini mereka nikmati.
dalam konferensi pers di kompleks parlemen, jakarta, jumat (5/9/2025), wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad menegaskan pemangkasan mencakup tunjangan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.
“keputusan ini hasil rapat pimpinan dpr bersama fraksi-fraksi. bahkan tunjangan perumahan juga sudah dihentikan sejak 31 agustus lalu,” ujar dasco.
tak hanya itu, dpr juga menutup keran kunjungan ke luar negeri kecuali untuk agenda resmi kenegaraan.
rakyat geram, dpr tersudut
langkah drastis ini muncul setelah gelombang kekecewaan publik meledak beberapa pekan terakhir.
bagaimana tidak, satu anggota dpr disebut bisa mengantongi lebih dari rp100 juta per bulan.
angka ini bikin banyak rakyat geleng-geleng kepala, terutama di tengah himpitan ekonomi.
sorotan tajam itulah yang memaksa dpr akhirnya melakukan pemangkasan tunjangan.
gaji vs tunjangan dpr
meski gaji pokok anggota dpr terbilang “kecil”--hanya sekitar rp4,2 juta per bulan sesuai pp no. 75 tahun 2000 -- faktanya tunjangan mereka lah yang bikin rekening gendut.
berikut beberapa di antaranya (sebelum dipangkas):
tunjangan komunikasi intensif: rp15–16 juta/bulan
tunjangan kehormatan: rp5–6 juta/bulan
tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: rp3,7–5,2 juta/bulan
tunjangan jabatan: rp9,7 juta/bulan
bantuan listrik dan telepon: rp7,7 juta/bulan
tunjangan rumah: rp50 juta/bulan (sudah dihentikan sejak 31 agustus)
belum lagi tunjangan keluarga, beras, pph, hingga uang sidang. jika ditotal, nilainya bisa melampaui gaji ceo perusahaan besar.
akankah cukup meredam amarah publik?
pemangkasan ini tentu jadi langkah penting, tapi banyak pihak menilai dpr masih harus melangkah lebih jauh.
pasalnya, masih ada sederet fasilitas lain yang dianggap terlalu mewah untuk jabatan publik yang sejatinya bekerja untuk rakyat.
kini, sorotan masyarakat tertuju pada konsistensi dpr.
apakah pemangkasan ini hanya “gimmick politik” atau benar-benar wujud komitmen untuk hidup sederhana?
