bacakoran.co — dewan perwakilan rakyat () ri resmi memangkas gaji dan sejumlah fasilitas anggota dewan sebagai respons atas kritik publik yang kian tajam terhadap gaya hidup mewah para wakil rakyat.

keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan dpr bersama pimpinan fraksi-fraksi di kompleks parlemen, senayan, pada kamis (4/9/2025).

wakil ketua dpr ri, , menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak mendesak.

“kami mendengar aspirasi masyarakat yang belakangan semakin keras menyuarakan kritik terhadap fasilitas mewah anggota dpr,” ujar dasco dalam konferensi pers sehari setelahnya.

dari rp230 juta ke rp65 juta

sebelumnya, penghasilan anggota dpr dilaporkan mencapai hampir rp230 juta per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan berbagai fasilitas seperti rumah dinas, listrik, telepon, dan transportasi.

namun kini, angka tersebut turun drastis menjadi sekitar rp65,5 juta per bulan.

salah satu pemangkasan terbesar adalah pada tunjangan perumahan yang sebelumnya mencapai rp50 juta per bulan.

selain itu, fasilitas listrik, telepon, dan transportasi juga dihapuskan.

kunjungan kerja ke luar negeri pun dibatasi hanya untuk undangan kenegaraan.

rincian gaji dan tunjangan terbaru anggota dpr

berikut komponen gaji dan tunjangan anggota dpr setelah pemangkasan:

gaji pokok dan tunjangan melekat:

• gaji pokok: rp 4.200.000
• tunjangan suami/istri: rp 420.000
• tunjangan anak: rp 168.000
• tunjangan jabatan: rp 9.700.000
• tunjangan beras: rp 289.680
• uang sidang/paket: rp 2.000.000

tunjangan konstitusional:

• komunikasi intensif: rp 20.033.000
• tunjangan kehormatan: rp 7.187.000
• fungsi pengawasan dan anggaran: rp 4.830.000
• fungsi legislasi: rp 8.461.000
• fungsi pengawasan: rp 8.461.000
• fungsi anggaran: rp 8.461.000

total bruto: rp 74.210.680

pajak pph 15%: rp 8.614.950

take home pay: rp 65.595.730

dengan demikian, gaji bersih yang diterima anggota dpr kini berada di angka rp65,5 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

meski telah dipangkas, publik tetap melontarkan kritik tajam.

di akun instagram resmi dpr @dpr_ri, unggahan terkait pemangkasan gaji ini dibanjiri komentar pedas dari netizen.

"apaan tuh 20jt komunikasi, ngomong aja kaga wkwk."

"ini konsepnya kek "selesai ga selesai kumpulin" sih. aduhhh karyawan karyawan kitaaa."

"masih ada juga pensiun ternyata."

"apa apaan ini, sekali lagi revisi ga, lulusan sma gajih 65 juta???"

"gini hasilnya? revisi lagi boyy."

"masih kegedean!"

"revisi lg aja bos belum acc."

komentar-komentar tersebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap nominal gaji yang masih dianggap terlalu tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih.

dpr menyatakan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengelolaan anggaran.

pemangkasan gaji ini disebut sebagai langkah awal untuk merespons tuntutan masyarakat dan memperbaiki citra lembaga legislatif.

namun, apakah langkah ini cukup untuk meredam kritik publik? netizen tampaknya belum puas.

tuntutan revisi lanjutan masih terus bergulir di media sosial.