bacakoran.co - pihak manajemen gercep berikan klarifikasi setelah beredar video perpisahan isu phk massal di

isu di gudang garam tuban belakangan ini ramai diperbincangkan setelah muncul video di media sosial yang memperlihatkan suasana perpisahan sejumlah pekerja.

video itu disertai narasi yang menyebut adanya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran di pabrik rokok pt gudang garam tbk di kabupaten tuban, jawa timur.

“bukan di tuban dan aktivitas di tuban masih berjalan seperti biasanya. sejak awal tahun hingga saat ini, tidak ada phk massal," ungkap hrd pt merdeka nusantara, adib musyafak dikutip dari liputan6.com.

artinya, isu phk massal di gudang garam tuban hanyalah hoaks yang tersebar di media sosial tanpa kebenaran.

“sekali lagi ini bukan di tuban, tetapi saya tidak menyebutkan di daerah mana. di tengah kondisi seperti ini, kami mengimbau para pekerja untuk tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasa," tambahnya.

manajemen pt gudang garam mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menerima informasi dari media sosial.

“kami berharap kepada masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi di media sosial, tidak mudah terprovokasi, dan harus memperhatikan kebenaran informasinya,” jelas pihak manajemen.

video viral yang salah kaprah

sebelumnya, unggahan di media sosial menampilkan adegan perpisahan sejumlah pekerja, lalu dikaitkan dengan kabar phk besar-besaran.

video tersebut memperlihatkan momen haru ketika para karyawan pt gudang garam, salah satu perusahaan rokok terbesar dan tertua di indonesia, harus mengakhiri masa kerja mereka setelah belasan tahun mengabdi.

dalam rekaman itu, tampak para pekerja berbaris rapi, saling bersalaman satu sama lain sebagai bentuk perpisahan yang penuh makna.

wajah-wajah mereka menyiratkan kesedihan mendalam, dan tak sedikit yang menitikkan air mata.

tangisan pun pecah di antara pelukan dan jabat tangan, menandai berakhirnya sebuah babak panjang dalam hidup mereka.

pemutusan hubungan kerja (phk) massal ini menjadi sorotan publik, terutama karena menyangkut ribuan buruh yang telah lama menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut.

said iqbal, presiden partai buruh sekaligus tokoh penting dalam konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi), turut angkat bicara.

dikutip bacakoran.co dari disway, sabtu (6/9), ia menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menerima informasi mengenai phk besar-besaran yang terjadi di pt gudang garam.

menurut iqbal, jika kabar tersebut benar adanya, maka hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat indonesia masih berada pada titik yang mengkhawatirkan.

penurunan konsumsi rokok, yang selama ini menjadi salah satu indikator ekonomi informal, menunjukkan bahwa masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sekunder.

namun, iqbal tidak hanya menyoroti faktor daya beli. ia juga menyinggung persoalan pasokan tembakau yang semakin terbatas, serta kurangnya inovasi dari pt gudang garam dalam mengikuti tren pasar rokok yang terus berubah.

di tengah persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, baik dari segi produk maupun strategi pemasaran.

sayangnya, menurut iqbal, gudang garam gagal melakukan hal tersebut, sehingga produk mereka mulai kehilangan daya saing di pasaran.

selain itu, kebijakan pemerintah terkait cukai rokok yang terus meningkat juga disebut sebagai salah satu pemicu utama terjadinya phk.

beban pajak yang semakin tinggi membuat perusahaan harus melakukan efisiensi, dan sayangnya, efisiensi itu sering kali berdampak langsung pada tenaga kerja.

“selamatkan industri rokok nasional, selamatkan puluhan ribu buruh yang terancam phk, namun tetap jaga kampanye kesehatan,” tulis iqbal dalam pesannya. 

phk yang terjadi di pt gudang garam bukan hanya berdampak pada karyawan langsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi puluhan ribu pekerja lain yang terlibat secara tidak langsung dalam rantai pasok industri rokok.

buruh tembakau, sopir logistik, pedagang kecil, pemilik kontrakan, hingga para suplier bahan baku, semuanya berada dalam ancaman kehilangan mata pencaharian.

jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin ratusan ribu orang akan terdampak secara ekonomi.

melihat situasi ini, pemerintah pusat dan daerah didesak untuk segera turun tangan.

namun, masyarakat berharap agar penanganan kali ini tidak berakhir seperti kasus phk massal di sritex, di mana janji-janji manis tidak diikuti dengan tindakan nyata, bahkan pembayaran tunjangan hari raya (thr) pun tidak dilakukan.

menanggapi isu tersebut, menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, pada jumat, 5 september 2025, menyatakan bahwa phk massal telah menjadi perhatian utama pemerintah.

ia menegaskan bahwa mencegah phk adalah bagian dari tugas negara. airlangga juga menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan deregulasi di sejumlah industri, khususnya di wilayah jawa, yang diharapkan dapat membuka lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.

langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi gelombang phk yang kini menghantui berbagai sektor.