bacakoran.co - langkah dewan perwakilan rakyat republik indonesia () dalam memangkas sejumlah anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan perumahan, belum sepenuhnya memuaskan badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia ().
meski pemangkasan tersebut dianggap sebagai bentuk respons terhadap tuntutan publik, bem si menilai bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi.
“masih banyak hal yang belum,” tegas koordinator pusat bem si, muzammil ihsan, saat dikonfirmasi pada minggu (7/9/2025).
pernyataan ini muncul setelah dpr ri secara resmi mengumumkan penghentian tunjangan perumahan bagi anggota dewan yang berlaku sejak 31 agustus 2025.
langkah dpr ini juga mencakup pemangkasan tunjangan lainnya seperti tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap transparan terkait komponen gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan.
“kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” ujarnya di kompleks parlemen senayan, jakarta.
berikut rincian gaji dan tunjangan anggota dpr setelah pemangkasan:
gaji pokok dan tunjangan jabatan (melekat)
gaji pokok: rp 4.200.000
- tunjangan suami/istri pejabat negara: rp 420.000
- tunjangan anak pejabat negara: rp 168.000
- tunjangan jabatan: rp 9.700.000
- tunjangan beras pejabat negara: rp 289.680
- uang sidang/paket: rp 2.000.000
total gaji dan tunjangan (melekat): rp 16.777.680.
tunjangan konstitusional
- biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: rp 20.033.000
- tunjangan kehormatan anggota dpr ri: rp 7.187.000
- peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: rp 4.830.000
- honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan
- fungsi legislasi: rp 8.461.000
- fungsi pengawasan: rp 8.461.000
- fungsi anggaran: rp 8.461.000
total tunjangan konstitusional: rp 57.433.000
total bruto: rp 74.210.680
pajak pph 15% (total tunjangan konstitusional): rp 8.614.950
take home pay: rp 65.595.730.
meski angka tersebut telah mengalami pemangkasan, bem si tetap menyuarakan ketidakpuasan.
dalam gelombang demonstrasi yang digelar sepekan sebelumnya di jakarta dan berbagai kota lain, bem si menyampaikan 13 poin tuntutan kepada pemerintah dan dpr.
di antaranya adalah pemangkasan lebih lanjut tunjangan legislatif, percepatan pengesahan ruu perampasan aset, evaluasi total terhadap kabinet merah putih, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
muzammil menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi untuk menentukan arah gerakan selanjutnya.
“kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan,” jelasnya.
konsolidasi ini dinilai penting untuk merumuskan strategi lanjutan dalam menekan dpr agar lebih responsif terhadap tuntutan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa.
bem si menilai bahwa transparansi dan efisiensi anggaran negara harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan anggaran secara bijak.
dengan tuntutan yang masih menggantung, bem si berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dpr dan pemerintah.
gerakan mahasiswa ini menjadi simbol kontrol sosial yang aktif dan kritis terhadap kebijakan negara, terutama yang menyangkut anggaran publik dan kesejahteraan masyarakat.
