bacakoran.co - komisi iv dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) secara tegas meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata niaga gula nasional.
evaluasi ini mencakup dua jenis gula utama yang beredar di pasar, yakni gula kristal rafinasi (gkr) yang diperuntukkan bagi industri, serta gula petani yang seharusnya menjadi komoditas konsumsi masyarakat umum.
desakan ini muncul sebagai respons atas kekacauan distribusi gula yang terjadi belakangan ini.
wakil ketua komisi iv dpr ri, alex indra lukman, dalam pernyataan tertulisnya pada jumat, 12 september 2025, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik “salah kamar” dalam penyaluran gula.
menurutnya, kondisi ini berpotensi besar menggagalkan target ambisius presiden prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025.
alex menjelaskan bahwa gkr seharusnya hanya digunakan oleh sektor industri makanan dan minuman, bukan untuk konsumsi langsung oleh masyarakat.
sebaliknya, gula yang dihasilkan oleh petani tebu lokal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pasar tradisional.
namun, lemahnya pengawasan dari pihak terkait telah menyebabkan gkr bocor ke pasar konsumsi publik.
“jika gula rafinasi yang seharusnya untuk industri malah dijual di pasar tradisional, itu artinya ada kesalahan serius dalam tata niaga,” tegas politisi dari partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) tersebut.
dampak langsung: petani tebu merugi, gula menumpuk
kekacauan dalam sistem distribusi ini tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan pasar, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani tebu.
alex mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 100 ribu ton gula hasil produksi petani yang menumpuk di gudang karena tidak terserap oleh pasar.
kondisi ini sangat merugikan petani, yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari hasil panen mereka.
“selain merugikan petani, masuknya gkr ke pasar tradisional juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses distribusi yang sesuai,” tambahnya.
sorotan terhadap bumn pangan dan dana investasi
alex juga menyoroti peran badan usaha milik negara (bumn) pangan, yakni id food, yang diberi mandat untuk menyerap gula petani.
ia menekankan pentingnya skema penyerapan yang jelas, transparan, dan akuntabel.
terlebih lagi, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar rp1,5 triliun melalui badan pengelola investasi daya anagata nusantara (danantara) untuk mendukung program ini.
“dana tersebut bukan untuk layanan publik biasa. maka dari itu, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan perhitungan yang matang,” tegas ketua dpd pdi perjuangan sumatera barat itu.
penghentian impor gkr: langkah tepat, tapi perlu perhitungan
dalam kesempatan yang sama, alex turut mengapresiasi langkah wakil menteri pertanian (wamentan) sudaryono yang memutuskan untuk menghentikan sementara impor gkr.
menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang dapat melindungi petani tebu lokal sekaligus meningkatkan penyerapan gula konsumsi dalam negeri.
namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa realisasi impor gkr yang telah mencapai angka 70 persen sebelumnya telah menimbulkan distorsi pasar yang cukup signifikan.
oleh karena itu, ia menekankan perlunya perhitungan ulang terhadap kebutuhan industri secara menyeluruh agar sistem tata niaga gula yang adil dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.
“kita harus memastikan bahwa kebutuhan industri tidak mengorbankan kesejahteraan petani dan stabilitas pasar konsumsi,” tutupnya.
