bacakoran.co - kontroversi penayangan video capaian kinerja kabinet presiden di jaringan bioskop akhirnya menemui titik akhir.
secara resmi menyatakan bahwa per 15 september 2025, video tersebut tidak lagi diputar di layar lebar.
penayangan berlangsung pada 9–14 september.
video itu menampilkan program unggulan pemerintahan prabowo-gibran, seperti , koperasi desa merah putih, dan sekolah rakyat.
kehadirannya di ruang hiburan publik memicu perdebatan luas di media sosial maupun forum diskusi.
corporate secretary cinema xxi, indah tri wahyuni, menegaskan bahwa materi tersebut bukan merupakan iklan politik.
menurutnya, penayangan itu adalah bagian dari iklan layanan masyarakat atau ilm.
“terkait hal ini yang dapat kami sampaikan bahwa cinema xxi menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ilm),” ujar indah, dikutip dari cnn indonesia, senin (15/9).
“penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet presiden prabowo merupakan ilm yang ditayangkan selama satu minggu, yakni 9-14 september 2025,” tambahnya.
indah menegaskan bahwa berakhirnya penayangan bukanlah bentuk respons terhadap kritik publik.
ia menegaskan jadwal tersebut memang sudah ditetapkan dalam kontrak sejak awal kerja sama.
meski hanya berlangsung sepekan, tayangan itu sempat menimbulkan polemik.
banyak penonton merekam dan membagikan potongan video melalui media sosial.
reaksi publik umumnya menunjukkan keberatan.
sebagian warganet menilai bioskop tidak seharusnya dijadikan ruang untuk menyampaikan pesan politik, mereka merasa pengalaman menonton terganggu dengan adanya tayangan pemerintah di layar lebar.
kepala kantor komunikasi kepresidenan, hasan nasbi, membela langkah tersebut.
ia menyatakan bahwa layar bioskop dapat dipandang sebagai ruang publik yang sah untuk menyampaikan pesan pemerintah.
menurutnya, hal itu sejalan dengan fungsi televisi maupun media luar ruang.
“layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang, dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. kalau pesan komersial saja boleh, mengapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak boleh?” kata hasan, dikutip dari detikpop, senin(15/9).
ia menambahkan bahwa penayangan tersebut bukan dimaksudkan sebagai kampanye politik.
tujuannya adalah memberikan sosialisasi agar masyarakat memahami capaian program yang telah dijalankan pemerintah. hasan menyebut langkah itu bagian dari komunikasi publik agar warga mengetahui hasil kerja pemerintah.
dalam video yang diputar, terdapat sejumlah data capaian.
misalnya, pemerintah mengklaim produksi beras nasional hingga agustus 2025 mencapai 21,7 juta ton.
selain itu, sebanyak 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi disebut telah beroperasi.
video juga menampilkan informasi mengenai program makan bergizi gratis.
sejak diluncurkan pada 6 januari 2025, program tersebut diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
pemerintah turut menegaskan peluncuran 80 ribu koperasi desa merah putih serta berdirinya 100 sekolah rakyat.
tayangan tersebut dikemas dengan gaya visual menyerupai trailer film.
bagi sebagian penonton, format itu justru menambah kesan janggal karena tidak sesuai konteks hiburan.
meski cinema xxi telah menghentikan penayangan, perdebatan publik belum usai.
diskursus kini melebar pada persoalan etika dan transparansi.
publik mempertanyakan klaim bahwa kerja sama ini tidak melibatkan biaya dari pemerintah.
hal ini memunculkan keraguan mengenai praktik komunikasi politik yang digunakan.
sejumlah pengamat menilai, kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi regulasi iklan layanan masyarakat di ruang hiburan.
pemerintah memang berkewajiban menyampaikan informasi publik, namun masyarakat juga berhak menikmati ruang hiburan tanpa intervensi politik.
polemik penayangan iklan prabowo di bioskop menunjukkan bahwa batas antara sosialisasi program pemerintah dan propaganda politik sangat tipis.
meski tayangan tersebut telah berakhir, perdebatan etika dan transparansi masih akan terus bergulir di tengah masyarakat.
