bacakoran.co - menteri komunikasi dan digital (menkomdigi) meutya hafid akhirnya angkat bicara terkait ramainya perbincangan publik mengenai penayangan video presiden sebelum pemutaran film di sejumlah jaringan bioskop.

video tersebut menampilkan berbagai program pemerintah, seperti makan bergizi gratis (mbg) dan koperasi merah putih, dan diputar sebagai bagian dari tayangan awal sebelum film utama dimulai.

fenomena ini langsung menyita perhatian masyarakat dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.

banyak warganet menyampaikan ketidaknyamanan mereka terhadap penayangan tersebut di ruang hiburan yang seharusnya bebas dari nuansa politik.

beberapa bahkan menyebut bahwa kehadiran video tersebut mengganggu pengalaman menonton film yang mereka bayar secara penuh.

menanggapi hal tersebut, meutya hafid menyampaikan bahwa penayangan video presiden merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah.

menurutnya, komunikasi publik tidak boleh terbatas pada satu medium saja, melainkan harus menjangkau berbagai ruang dan kanal, termasuk bioskop.

"pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang," ujar meutya saat ditemui usai rapat tertutup bersama komisi i dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, pada senin, 15 september 2025.

ia menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui program-program pemerintah yang telah berjalan, termasuk bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

dalam pandangannya, penayangan video tersebut justru merupakan bentuk transparansi yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar publik tidak hanya mengetahui program, tetapi juga memahami dampaknya.

"publik harus tahu program-program yang sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya. itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi," jelas meutya.

lebih lanjut, meutya menjelaskan bahwa penayangan video tersebut bukan hanya inisiatif dari kementerian komunikasi dan digital semata, melainkan hasil kolaborasi lintas lembaga.

ia menyebut bahwa komunikasi publik dilakukan bersama dengan pusat komunikasi pemerintah (pco) serta sejumlah instansi lain yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"kita melakukan komunikasi publik dalam banyak hal, tidak hanya komdigi, tapi bekerja sama dengan pco dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah," ucapnya.

respons publik: antara transparansi dan kenyamanan

meski pemerintah menyebut penayangan video tersebut sebagai bentuk transparansi, respons publik menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan komunikasi dan kenyamanan audiens.

di media sosial, banyak warganet mengeluhkan bahwa ruang bioskop seharusnya menjadi tempat hiburan yang netral dan bebas dari konten politik.

salah satu pengguna x (dulu twitter) menulis, "sekarang setiap kali sebelum pemutaran film di bioskop ada iklan video prabowo. nonton film itu bayar, harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik."

komentar lain menyebut bahwa penayangan video tersebut merusak pengalaman bersinema.

"ditayangkannya video prabowo sebelum menonton film di bioskop akan sangat amat merusak pengalaman bersinema," tulis seorang pengguna tiktok.

tak sedikit pula yang mengaku sengaja datang terlambat ke bioskop agar tidak perlu menyaksikan video tersebut.

"berapa menit videonya? mau sengajain telat masuk," ujar seorang warganet dalam kolom komentar.

komunikasi publik di era digital: tantangan dan adaptasi

polemik ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana komunikasi publik dijalankan di era digital dan hiburan.

di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan merata.

di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak atas ruang hiburan yang bebas dari intervensi politik.

meutya hafid menyadari bahwa tantangan komunikasi publik saat ini bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana memilih medium yang tepat agar pesan tidak menimbulkan resistensi.

ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas dan kenyamanan publik dalam setiap strategi komunikasi yang dijalankan.