bacakoran.co - inspektorat jenderal kementerian dalam negeri (itjen kemendagri) saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap wali kota prabumulih, arlan, terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemberhentian kepala sekolah smp negeri 1 prabumulih, roni ardiansyah.

pemeriksaan ini menjadi sorotan publik setelah munculnya video perpisahan roni dengan para siswanya yang viral di media sosial, memicu spekulasi bahwa pemindahan jabatan tersebut berkaitan dengan insiden teguran terhadap anak wali kota.

juru bicara kemendagri, benny irwan, membenarkan bahwa proses investigasi sedang berlangsung di internal itjen kemendagri.

ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat.

menariknya, tidak hanya arlan yang diperiksa, tetapi roni ardiansyah juga turut dimintai keterangan dalam rangka mengungkap latar belakang mutasi jabatan yang kini menjadi polemik nasional.

“benar, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan di itjen kemendagri,” ujar benny irwan, jumat (19/9), menegaskan bahwa pihaknya tengah menelusuri fakta-fakta yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

isu ini mencuat ke permukaan setelah video emosional perpisahan roni dengan para siswa menyebar luas di berbagai platform digital.

dalam video tersebut, terlihat suasana haru yang menggambarkan kedekatan antara roni dan murid-muridnya, sehingga publik mempertanyakan alasan di balik pemindahan jabatan yang terkesan mendadak.

spekulasi pun berkembang, menyebutkan bahwa roni dimutasi karena menegur anak wali kota terkait insiden tertentu di lingkungan sekolah.

arlan sendiri bukan sosok yang asing dari sorotan publik.

sebelumnya, ia sempat menjadi perbincangan hangat setelah secara terbuka memperkenalkan keempat istrinya dalam kampanye pilkada 2025, sebuah langkah yang menuai beragam reaksi dari masyarakat.

menanggapi polemik yang berkembang, kepala dinas pendidikan kota prabumulih, a darmadi, memberikan klarifikasi bahwa mutasi kepala sekolah memang dilakukan atas permintaan langsung dari wali kota.

namun, ia membantah bahwa keputusan tersebut semata-mata dipicu oleh teguran terhadap anak arlan.

menurut darmadi, terdapat tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan dalam proses mutasi tersebut.

pertama, adanya kasus viral berupa percakapan mesum yang melibatkan salah satu guru di sekolah tersebut.

kedua, kebijakan parkir berbayar yang diterapkan di lingkungan sekolah dinilai tidak tepat dan memberatkan siswa.

ketiga, larangan kendaraan masuk saat hujan deras yang menyebabkan anak wali kota basah kuyup karena tidak bisa diantar langsung ke gerbang sekolah.

“menurut pimpinan, untuk anak-anak sekolah jangan dipungut uang parkir. lalu kasus anak wali kota saat hujan deras tidak boleh memarkirkan kendaraan yang mengantarnya ke sekolah,” jelas darmadi, menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah.

di tengah kontroversi yang berkembang, wali kota arlan akhirnya angkat bicara melalui akun instagram pribadinya.

dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf kepada roni ardiansyah dan masyarakat prabumulih atas kesalahpahaman yang terjadi.

ia membantah keras tudingan bahwa roni telah diberhentikan atau dipindahkan secara sepihak.

“saya sebagai wali kota prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada pak roni dan seluruh masyarakat. masalah berita-berita hoaks di media mengatakan bahwa pak roni sudah diganti dan dipindahkan ke sekolah lain, itu tidak benar,” tegas arlan.

ia menjelaskan bahwa dirinya hanya memberikan teguran kepada roni terkait beberapa masalah internal di sekolah yang telah mencuat ke media massa.

menurut arlan, sebagai pemimpin daerah, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kenyamanan dan keamanan siswa di lingkungan pendidikan.

“saya baru menegur pak roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah tidak betah di situ,” tambahnya.

sementara itu, roni ardiansyah sendiri mengakui bahwa pergantian jabatannya berkaitan dengan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.

namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai kebijakan yang dimaksud, sehingga publik masih menunggu kejelasan dari hasil pemeriksaan itjen kemendagri.

dengan berbagai versi dan pernyataan yang beredar, masyarakat kini menantikan hasil investigasi resmi dari kemendagri untuk mengetahui apakah mutasi tersebut dilakukan sesuai prosedur atau terdapat pelanggaran etika dan kewenangan dalam prosesnya.

kasus ini menjadi cerminan penting tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan.