bacakoran.co - menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi menyoroti permasalahan yang terjadi di berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di sejumlah wilayah.

ia mengungkapkan bahwa mayoritas kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut bersumber dari ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

menurutnya, hampir seluruh sppg yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya ternyata tidak menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan standar operasional yang seharusnya diterapkan.

dalam pernyataannya yang disampaikan di kawasan monumen nasional (monas), jakarta pusat, pada hari minggu, 5 oktober 2025, prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini.

ia menyatakan komitmen kuat dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan.

“kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” ujar prasetyo.

lebih lanjut, prasetyo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun dan merampungkan peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur secara lebih rinci tata kelola program makan bergizi gratis (mbg).

ia memastikan bahwa proses penyusunan perpres tersebut dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

pemerintah juga membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, terutama setelah munculnya sejumlah kejadian dan dinamika yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.

“masih disempurnakan. jadi sebenarnya bukan berarti belum ada. tapi kita betul-betul lintas kementerian. apalagi dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan. minggu ini harus selesai,” jelas prasetyo, menekankan urgensi penyelesaian regulasi tersebut.

target pemerintah, lanjut prasetyo, adalah agar perpres tentang pelaksanaan program mbg dapat diselesaikan dan diresmikan dalam minggu ini.

ia menegaskan bahwa penyusunan perpres tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkuat fondasi hukum dan teknis pelaksanaan program mbg agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“minggu ini harus selesai,” tegasnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan regulasi yang sangat penting ini.

namun demikian, prasetyo juga menekankan bahwa belum rampungnya perpres bukan berarti program makan bergizi gratis dihentikan atau tidak berjalan.

ia menjelaskan bahwa program tersebut tetap dilaksanakan di berbagai daerah, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang final.

menurutnya, perpres ini nantinya akan berfungsi sebagai instrumen penyempurna, yang akan memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program mbg agar sesuai dengan harapan masyarakat dan standar pelayanan publik.

“tapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan, kan tidak. jadi kan sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang berjalan. nah, perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” ungkap prasetyo.

pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah tetap menjalankan program mbg sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

dengan adanya perpres yang sedang disusun, diharapkan pelaksanaan program ini akan semakin terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di lapangan.