bacakoran.co - presiden republik indonesia, prabowo subianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas layanan publik melalui dua arahan penting yang disampaikan dalam rapat koordinasi kabinet merah putih. 

fokus utama rapat yang digelar di kediaman presiden di hambalang, jawa barat, pada minggu (5/10/2025), adalah evaluasi program makan bergizi ().

dalam rapat tersebut, presiden prabowo memerintahkan kepala badan gizi nasional (bgn), dadan hindayana, untuk segera melengkapi seluruh pelaksana mbg dengan alat tes kit kebersihan makanan serta perangkat pendukung higienitas lainnya. 

arahan ini diberikan menyusul laporan tingginya angka kasus makanan yang terjadi selama pelaksanaan program mbg.

“setidaknya pada minggu depan, dapur-dapur harus sudah dilengkapi alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan. termasuk alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta alat khusus untuk menghindari bakteri dan penyediaan filter air bersih,” tegas presiden prabowo dalam rapat tersebut.

arahan tersebut juga dipublikasikan melalui akun resmi instagram @sekretariat_kabinet, menegaskan urgensi peningkatan standar kebersihan di dapur mbg yang melayani jutaan penerima manfaat di seluruh indonesia.

mbg harus tiru standar sppg polri

sebelumnya, kepala bgn dadan hindayana menyampaikan bahwa presiden telah menginstruksikan agar seluruh dapur mbg mencontoh operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) polri. 

sppg polri diketahui telah menerapkan penggunaan alat rapid test sebelum makanan didistribusikan, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi keracunan.

“mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” ujar dadan saat memberikan keterangan di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu (1/10/2025).

menurut dadan, model sppg polri terbukti efektif karena tidak ditemukan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan mbg di bawah naungan institusi tersebut. 

oleh karena itu, standar ini dinilai layak untuk diadopsi secara nasional.

data bgn mencatat sebanyak 6.517 siswa terdampak kasus keracunan mbg di 75 titik selama periode januari hingga september 2025. 

rinciannya, wilayah 1 (sumatra) mencatat 1.307 siswa terdampak, wilayah 2 (jawa) sebanyak 4.207 siswa, dan wilayah 3 (kalimantan, sulawesi, papua) sebanyak 1.003 siswa.

instruksi renovasi pondok pesantren usai musala roboh

selain membahas mbg, presiden prabowo juga menyoroti kondisi fisik pondok pesantren di berbagai daerah. 

arahan ini muncul setelah musibah robohnya musala pondok pesantren al khoziny di sidoarjo, jawa timur, yang menelan korban jiwa. 

hingga minggu sore, basarnas mencatat total 149 orang telah dievakuasi, dengan 104 orang selamat dan 45 orang meninggal dunia.

menanggapi tragedi tersebut, presiden langsung memerintahkan menko pemberdayaan masyarakat, muhaimin iskandar, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur bangunan pondok pesantren resmi di seluruh indonesia.

“pesantren yang memerlukan perbaikan harus segera dibantu. pemilik dan pengelola pondok juga perlu memperhatikan proses renovasi agar sesuai standar keamanan,” ujar presiden prabowo.

sekretariat kabinet menambahkan bahwa presiden juga menekankan pentingnya proses pembangunan dan pengembangan gedung pondok pesantren dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan. 

“serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” jelas sekretariat kabinet.

evaluasi program prioritas

rapat koordinasi kabinet merah putih juga membahas perkembangan sejumlah program prioritas nasional lainnya, seperti koperasi desa, kampung nelayan, ketahanan pangan dan energi, serta stimulus ekonomi masyarakat. 

evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan efektif, berdaya guna, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

presiden prabowo menekankan bahwa setiap program harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, keamanan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. 

baik dalam hal pangan bergizi maupun pendidikan berbasis pesantren, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fondasi pelayanan publik yang sehat, aman, dan inklusif.