bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali menggulirkan penyelidikan besar-besaran terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah di kalimantan barat.

fokus utama penyidikan kali ini adalah proyek pembangunan jalan di kabupaten mempawah, yang diduga menjadi ladang korupsi berjamaah dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

salah satu tokoh yang kini berada di bawah sorotan kpk adalah wakil bupati mempawah, juli suryadi.

ia diperiksa oleh tim penyidik kpk pada kamis, 2 oktober 2025, di markas kepolisian daerah kalimantan barat (polda kalbar).

pemeriksaan terhadap juli bukan tanpa alasan. berdasarkan informasi yang dihimpun, kpk tengah menelusuri peran juli saat dirinya masih menjabat sebagai kepala bagian hukum di pemerintah kabupaten mempawah.

juru bicara kpk, budi prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap juli dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam proses hukum proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum kabupaten mempawah pada tahun anggaran 2015.

“pekan lalu, penyidik telah memeriksa sejumlah produk hukum yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut. pemeriksaan terhadap juli bertujuan untuk mengungkap sejauh mana peran dan tanggung jawabnya dalam penyusunan regulasi proyek jalan itu,” ujar budi dalam keterangannya pada senin, 6 oktober 2025.

namun, juli bukan satu-satunya pejabat yang dipanggil oleh kpk dalam kasus ini.

gubernur kalimantan barat, ria norsan, juga turut diperiksa. pemeriksaan terhadap ria dilakukan untuk mengonfirmasi pengetahuannya mengenai pengajuan dana alokasi khusus (dak) serta dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan dua ruas jalan yang kini tengah diselidiki oleh kpk.

“peran yang bersangkutan sedang kami dalami, terutama terkait proses pengajuan dak dan pelaksanaan proyek jalan tersebut,” jelas budi.

awal mula kasus: saat ria norsan menjabat bupati mempawah

plt deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, sebelumnya telah memberikan gambaran awal mengenai kasus ini.

menurut asep, dugaan korupsi tersebut bermula ketika ria norsan masih menjabat sebagai bupati mempawah, sebelum dirinya naik menjadi gubernur kalimantan barat.

“perkara ini terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai bupati mempawah. proyek jalan tersebut menjadi titik awal dari penyelidikan kami,” ungkap asep saat memberikan keterangan di gedung kpk, jakarta, pada jumat, 22 agustus 2025.

ria norsan diketahui menjabat sebagai bupati mempawah selama dua periode, yakni dari tahun 2009 hingga 2014 dan dilanjutkan pada periode kedua dari 2014 hingga 2018.

dalam rentang waktu tersebut, proyek pembangunan jalan yang kini menjadi sorotan kpk diduga mulai digagas dan dilaksanakan.

asep juga mengonfirmasi bahwa dalam kasus ini, kpk telah menetapkan tersangka.

meski identitas tersangka belum diungkap ke publik, penyidik terus menelusuri aliran dana dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek tersebut.

berdasarkan hasil penyidikan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni rp40 miliar.

sebagai bagian dari proses penyidikan, kpk telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi berbeda yang tersebar di kabupaten mempawah, sanggau, dan pontianak.

penggeledahan tersebut berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 25 hingga 29 april 2025.

lokasi-lokasi yang digeledah meliputi kantor dinas, rumah pribadi, serta tempat-tempat yang diduga menyimpan dokumen penting terkait proyek jalan tersebut.

kasus ini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat kalimantan barat, yang berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil.

dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat yang seharusnya menikmati fasilitas publik yang layak.

dengan pemeriksaan terhadap dua tokoh penting, yaitu wakil bupati dan gubernur, kpk diharapkan mampu mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini.

publik menanti langkah tegas, transparan, dan berani dari lembaga antirasuah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun pelaku korupsi yang lolos dari jerat hukum.