bacakoran.co

TKD Dipangkas, Gubernur Minta ASN Daerah Digaji Pusat, Menkeu Purbaya Bilang Begini!

Menkeu Purbaya tanggapi para gubernur tergabung dalam APPSI yang meminta agar gaji ASN daerah ditanggung pemerintah pusat menyusul dipangkasnya transfer ke daerah.--sekretariat presiden/ist

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menjadi salah satu yang paling vokal.

Ia menilai pemotongan TKD berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah.

BACA JUGA:Tak Terkendali! Harga Emas Dunia Sudah Naik 50% Sepanjang 2025, Pecah Rekor Jadi Segini!

BACA JUGA:Harga Emas Antam Hari Ini Melesat Rp 34 Ribu per Gram, Cetak Rekor Baru!

“Kalau TKD terus berkurang, daerah sulit membayar pegawai. Maka solusinya, sebaiknya gaji ASN ditanggung pusat,” ujar Mahyeldi.

Ia pun menyinggung kebijakan pengangkatan PPPK oleh Kementerian PANRB yang membebani kas daerah tanpa dukungan anggaran tambahan.

“Kami berharap seluruh pembiayaan gaji pegawai bisa diambil alih oleh pusat, agar daerah bisa fokus membangun,” tambahnya.

TKD Dipangkas, Gubernur Minta ASN Daerah Digaji Pusat, Menkeu Purbaya Bilang Begini!

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co - sejumlah gubernur dari berbagai provinsi di indonesia bereaksi setelah pemerintah memangkas transfer ke daerah (tkd) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.

pemangkasan tersebut membuat banyak kepala daerah waswas, terutama soal kemampuan membayar .

tak sedikit yang mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji asn jika tkd terus ditekan.

namun, yudhi sadewa menanggapi santai desakan tersebut.

“kalau mereka minta semuanya ditanggung pusat, ya wajar-wajar saja. tapi tetap harus dihitung dulu,” ujar purbaya di jakarta, selasa (7/10/2025).

menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat laju ekonomi nasional di tengah keterbatasan apbn, sambil tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (pdb).

“kalau saya penuhi semua sekarang, defisit pasti jebol. rasio defisit di atas 3% itu berisiko besar. jadi saya jaga dulu, optimalkan belanja dan pendapatan,” tegasnya.

pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia (appsi) yang dihadiri oleh para gubernur dari berbagai wilayah, seperti sumatera barat, kalimantan timur, banten, jambi, di yogyakarta, sulawesi tengah, aceh, hingga nusa tenggara barat.

anggaran tkd 2025 tercatat sebesar rp919,9 triliun, namun untuk tahun 2026, angka itu anjlok menjadi rp650 triliun dalam rancangan awal.

setelah pembahasan dengan dpr, pemerintah akhirnya menambah rp43 triliun, sehingga total menjadi rp693 triliun, tetap jauh di bawah pagu sebelumnya.

gubernur sumatera barat mahyeldi ansharullah menjadi salah satu yang paling vokal.

ia menilai pemotongan tkd berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah.

“kalau tkd terus berkurang, daerah sulit membayar pegawai. maka solusinya, sebaiknya gaji asn ditanggung pusat,” ujar mahyeldi.

ia pun menyinggung kebijakan pengangkatan pppk oleh kementerian panrb yang membebani kas daerah tanpa dukungan anggaran tambahan.

“kami berharap seluruh pembiayaan gaji pegawai bisa diambil alih oleh pusat, agar daerah bisa fokus membangun,” tambahnya.

Tag
Share