bacakoran.co - rapat paripurna (dprd) kabupaten pati pada jumat (31/10/2025) berakhir panas dan penuh ketegangan.

setelah dua bulan bekerja melalui panitia khusus (pansus) hak angket, dprd memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada bupati pati, .

keputusan itu diambil dengan perbandingan enam fraksi menolak dan hanya satu fraksi mendukung agar sudewo dilengserkan.

ketua dprd pati, ali badrudin, menyampaikan bahwa hasil akhir sidang paripurna menunjukkan mayoritas fraksi menilai sudewo cukup diberi kesempatan memperbaiki kinerja.

“alhasil dari tujuh fraksi yang ada di dprd, satu dari pdip menginginkan karena melihat, memperhatikan, dan mendengarkan laporan pansus, fraksi pdip mengendaki bupati pati dimakzulkan,” ujar ali, dikutip dari tempo.co.

ia menambahkan, “yang menang adalah enam fraksi yang terdiri 36 orang anggota.”

enam fraksi yang menolak pemakzulan terdiri dari partai gerindra, ppp, pkb, demokrat, pks, dan golkar.

mereka berpendapat bahwa keputusan bupati sudewo masih bisa diperbaiki melalui langkah pembenahan kebijakan.

hasil sidang paripurna juga menetapkan rekomendasi resmi dprd agar bupati sudewo melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kinerja pemerintahannya ke depan.

namun, keputusan dprd tersebut langsung memicu gelombang kekecewaan di luar gedung dewan.

massa yang tergabung dalam masyarakat pati bersatu (mpb) sejak pagi memenuhi area alun-alun pati dan halaman kantor dprd.

mereka merasa keputusan itu tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang selama ini menuntut bupati sudewo mundur dari jabatannya.

koordinator mpb, teguh istiyanto, menyebut bahwa dprd telah mengkhianati suara rakyat dengan keputusan tersebut.

“kalau dprd tadi tidak memakzulkan berarti dprd itu pengkhianat rakyat,” kata teguh, dikutip dari kompas.com.

ia menegaskan, mpb akan melanjutkan aksi dengan mengajukan mosi tidak percaya kepada seluruh anggota dprd.

“ya pasti nanti kami berikan mosi tidak percaya, kami minta mereka semua mundur, kalau tidak mau mundur kami lengserkan semua pejabat di pati,” ucapnya.

sebelum membubarkan diri, massa sempat membakar ban di depan kantor dprd sebagai bentuk protes.

aksi berlangsung hingga malam hari, namun situasi akhirnya berangsur kondusif setelah aparat keamanan melakukan penjagaan ketat.

kemarahan warga terhadap bupati sudewo berawal dari sejumlah kebijakan kontroversial yang dinilai merugikan masyarakat.

di antaranya keputusan menaikkan pajak bumi dan bangunan (pbb) hingga 250 persen dan penerapan kebijakan lima hari sekolah.

meskipun sempat dibatalkan setelah gelombang protes besar-besaran pada agustus lalu, kebijakan itu meninggalkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan sudewo.

demonstrasi besar yang digelar pada 13 agustus 2025 di depan kantor bupati pati bahkan sempat ricuh.

puluhan warga terluka akibat tembakan gas air mata, sementara satu mobil polisi dibakar massa.

peristiwa itu menjadi salah satu pemicu dprd membentuk pansus hak angket untuk menyelidiki kebijakan bupati pati dan mengevaluasi kinerjanya secara menyeluruh.

menanggapi hasil keputusan dprd, bupati pati sudewo yang hadir secara daring dalam rapat paripurna menyatakan apresiasinya terhadap proses yang telah berjalan.

ia menegaskan akan menjadikan hasil rapat tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahannya.

“itu merupakan masukan atau evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan dalam rangka ikhtiar kami untuk membangun kabupaten pati lebih baik dan lebih maju demi kesejahteraan masyarakat pati,” ujar sudewo, dikutip dari detikjateng.

sudewo menyebut, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik.

ia juga menilai proses hak angket yang dilakukan dprd sebagai bentuk pengawasan yang sah dalam sistem demokrasi daerah.

sementara itu, ketua dprd ali badrudin menegaskan keputusan yang diambil bukan karena tekanan politik, melainkan hasil musyawarah dan voting terbuka antarfraksi.

“jadi hasil dari rapat paripurna hak angket yang dilanjutkan dengan paripurna hak menyatakan pendapat berupa rekomendasi perbaikan kinerja bupati pati ke depan,” ujarnya, dikutip dari detikjateng.

meski sudewo berhasil lolos dari ancaman pemakzulan, dinamika politik di kabupaten pati belum benar-benar reda.

publik menilai dprd belum mampu memenuhi harapan masyarakat yang kecewa terhadap kepemimpinan bupati.