bacakoran.co - kebijakan kontroversial kenaikan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) sebesar 250 persen oleh , sudewo, memicu gelombang protes besar-besaran dari masyarakat hingga adanya hak angket pemakzulan jabatan sang bupati.

meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, puluhan ribu warga tetap turun ke jalan pada rabu (13/8/2025), menuntut agar sudewo mundur dari jabatannya.

aksi yang berlangsung di alun-alun kota pati berujung ricuh. 

kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, dan tercatat 22 orang mengalami luka-luka. 

warga menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai.

tito karnavian buka suara

menteri dalam negeri tito karnavian langsung merespons situasi tersebut dengan menghubungi gubernur jawa tengah ahmad luthfi dan bupati sudewo. 

ia mempertanyakan dasar kebijakan kenaikan pbb yang dinilai sepihak dan memberatkan.

“saya langsung telepon, pak bupati, pak gubernur. saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” ujar tito di bulog kanwil jakarta, kamis (14/8).

tito menjelaskan bahwa kebijakan pajak daerah seharusnya melalui proses konsultasi dan review oleh gubernur, serta mempertimbangkan dampak ekonomi masyarakat. 

ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi sebelum kebijakan diberlakukan.

“sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat?” sambung tito.

pemakzulan harus sesuai mekanisme

terkait desakan pemakzulan sudewo melalui hak angket dprd pati, tito menegaskan bahwa proses politik harus berjalan sesuai aturan. 

ia mengingatkan agar tidak ada kepentingan politik yang menunggangi aksi protes masyarakat.

“tolong, jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. tolong, janganlah, bagaimanapun bupati dipilih oleh rakyat,” kata tito.

ia juga membuka opsi sanksi administratif jika masyarakat masih merasa keberatan, seperti teguran melalui dprd atau langsung dari kemendagri.

“di antaranya melalui dpr mungkin, bisa juga melalui meminta mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya. apa pun juga,” ucap tito.

namun, pernyataan tito menuai beragam komentar dari netizen. 

banyak yang menilai bahwa jika rakyat bisa memilih, maka rakyat juga berhak mencabut mandat.

"rakyat juga yg turunkan!"

"ya karna dipilih rakyat, jd kalo rakyat pinginnya turun ya turun. dipilih buat naik, kok pas disruh turun malah tantrum."

"emang di pilih sama rakyat, tapi klo rakyat dah gak percaya & kecewa gmn bro?"

"satu kolam ya harus saling bela saling tutupi."

"owh, pantes bupatinya ngomong dia dipilih rakyat jadi gak bisa dilengser, sumber ilmunya dari dia toh."

"ya kan, yang minta mundur juga rakyat, dengerin aspirasi rakyat gak sih sebagai menteri?"

tito menyebut bahwa kemendagri terus memantau perkembangan di pati, termasuk proses politik di dprd yang tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan. 

ia berharap agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat disampaikan melalui jalur yang sah.

“pemakzulan itu kan ada mekanismenya. mekanismenya itu melalui mekanisme di dpr (daerah). dan saya dengan (dprd) sudah membuat pansus. jadi kita ikuti saja itu,” ujar tito.

ia juga menegaskan bahwa bupati sudewo telah meminta maaf dan mencabut kebijakan kenaikan pbb-p2. 

namun, tuntutan pemakzulan dianggap sebagai isu yang berbeda dan harus ditangani secara terpisah.