bacakoran.co — aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan madrasah swasta dari berbagai daerah di indonesia, termasuk dari kabupaten pandeglang, telah menarik perhatian publik dan pemerintah. 

tersebut berlangsung di depan istana presiden pada kamis, 30 oktober 2025, sebagai bentuk tuntutan atas kejelasan status dan kesejahteraan para tenaga pendidik madrasah yang selama ini belum mendapatkan pengakuan formal sebagai aparatur sipil negara ().

dari kabupaten pandeglang sendiri, tercatat sekitar 1.000 guru honorer madrasah turut serta dalam aksi tersebut. 

namun, kepala kantor kementerian agama (kemenag) kabupaten pandeglang, lukmanul hakim, mengaku tidak mengetahui secara langsung rencana keberangkatan para guru tersebut ke jakarta.

“tidak tahu saya sebelumnya, hanya saja ada laporan dari pak kasi kalau guru-guru akan demo ke jakarta,” ujar lukman saat dihubungi melalui sambungan telepon pada jumat, 31 oktober 2025.

ia mengungkapkan bahwa aksi tersebut membuat pemerintah daerah cukup kerepotan, mengingat tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pihak kemenag setempat. 

“saya juga menyampaikan kepada pak kasi ‘udah gak usah, bikin repot pemerintah aja’. tapi kata pak kasi mereka sudah di sana,” katanya.

menanggapi pertanyaan soal sikap kemenag terhadap aksi tersebut, lukman menyarankan agar para guru menempuh jalur administratif terlebih dahulu sebelum melakukan demonstrasi. 

“maksud saya bersurat saja dulu sih, secara administrasi. kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan dpr, kemendiknas dan menteri keuangan, maksud saya begitu,” ujarnya.

lukman juga menyoroti bahwa saat ini belum ada regulasi yang memungkinkan guru honorer madrasah swasta untuk diangkat menjadi asn pppk. 

“namun, karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi pppk,” katanya. 

meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru yang membuka peluang tersebut.

“ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apapun kalau pemerintah mensejahterakan ya sah-sah saja,” sambungnya.

terkait kesejahteraan guru madrasah, lukman menyebut bahwa kemenag telah menambahkan insentif melalui skema inpasing sebesar rp500.000 yang dibayarkan setiap tiga bulan. 

“kalau untuk gaji guru madrasah saat ini, sebesar rp500.000 melalui inpasing. itu dibayarkan selama tiga bulan sekali,” katanya.

namun, pernyataan awal lukman sempat menuai respons dari sejumlah pihak yang menilai kurang mendukung perjuangan para guru. 

menanggapi hal tersebut, lukman memberikan klarifikasi pada sabtu, 1 november 2025.

“namun sebaliknya, kami dari kemenag pandeglang, mendukung penuh atas perjuangan para guru madrasah untuk segera membuahkan hasil,” ungkapnya.

ia menegaskan bahwa guru madrasah adalah bagian penting dari keluarga besar kemenag yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan di pandeglang. 

“mereka (guru madrasah-red) adalah bagian dari keluarga besar kemenag yang telah berjuang untuk pendidikan madrasah di pandeglang,” sambungnya.

lukman mengakui bahwa pernyataan sebelumnya mungkin menimbulkan salah persepsi karena kurangnya informasi mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh para guru. 

“saya belum tahu mereka sudah beraudiensi dan melakukan upaya lain dengan sejumlah pihak terkait di pusat. maka dari itu, saya pastikan kemenag akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan para guru madrasah,” katanya.

ia juga menegaskan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi pppk merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan ranah kabupaten. 

“kami tentu berharap regulasi yang ada dapat membuka peluang lebih luas bagi guru-guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi asn pppk,” ujarnya.