bacakoran.co -  kembali melaksanakan operasi tangkap tangan (ott) .

operasi penegakan hukum tersebut kali ini menyasar wilayah kabupaten ponorogo, provinsi jawa timur, pada jumat (7 november 2025).

penindakan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah tersebut mendapatkan laporan dugaan suap yang berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo.

wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto membenarkan adanya tersebut.

“benar,” ujar fitroh saat dikonfirmasi oleh kompas.com, jumat (7/11/2025).

ia menambahkan, penindakan ini berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo.

“mutasi dan promosi jabatan,” ujar fitroh.

operasi tangkap tangan itu dilakukan tidak lama setelah bupati ponorogo sugiri sancoko menghadiri kegiatan pelantikan pejabat di lingkungan pemkab ponorogo.

berdasarkan informasi yang dihimpun, acara tersebut berlangsung di pringgitan rumah dinas bupati dan melibatkan 138 pejabat administrator serta pengawas yang menempati posisi strategis di sejumlah dinas dan badan daerah.

pelantikan besar-besaran ini disebut-sebut sebagai bagian dari rotasi jabatan menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah pejabat lama.

namun, tak lama setelah acara pelantikan itu usai, situasi di rumah dinas bupati ponorogo di jalan alun-alun utara berubah drastis.

rumah dinas berwarna putih yang biasanya terbuka bagi tamu kini tertutup rapat dan tampak sepi.

tak ada aktivitas keluar-masuk seperti biasanya, hanya beberapa awak media yang berjaga di sekitar lokasi menunggu kejelasan kabar penangkapan orang nomor satu di ponorogo tersebut.

dari informasi yang beredar di kalangan internal pemkab ponorogo, ott kpk kali ini juga diduga berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan direktur rsud dr. hardjono ponorogo.

“kabarnya, direktur rumah sakit dan seorang perempuan yang disebut selingkuhannya juga diamankan,” ujar salah satu sumber internal, dikutip dari detikjatim.

dugaan ini memperluas lingkup kasus, karena mengaitkan praktik suap bukan hanya pada promosi jabatan birokrasi, tetapi juga pada sektor pelayanan publik daerah.

sumber yang sama menambahkan, hingga kini belum ada kejelasan berapa orang yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

“masih diperiksa semua oleh tim kpk. belum bisa dipastikan siapa saja yang diamankan,” katanya.

informasi sementara menyebutkan bahwa tim penyidik kpk turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga terkait transaksi suap.

fitroh menegaskan, lembaganya masih bekerja di lapangan dan akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).

sesuai ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), kpk diberi batas waktu 24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang tertangkap tangan.

bupati ponorogo sugiri sancoko dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang cukup berpengaruh di jawa timur.

ia lahir di ponorogo pada 26 februari 1971 dan menempuh pendidikan hingga jenjang magister di universitas dr. soetomo surabaya.

sebelum menjabat sebagai bupati, ia pernah menjadi anggota dprd provinsi jawa timur periode 2009–2014 dan kembali menjabat pada periode 2014–2015.

pada pilkada 2020, sugiri berhasil memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai bupati ponorogo untuk masa jabatan 2021–2025.

ia bahkan kembali terpilih untuk periode kedua 2025–2030 setelah memperoleh kepercayaan publik melalui kemenangan pada pilkada 2024.

kasus yang menjeratnya kini menjadi sorotan publik.

penangkapan ini menimbulkan kehebohan di ponorogo, terutama setelah diketahui bahwa ratusan pejabat baru saja dilantik di hari yang sama.

sejumlah pihak mulai mempertanyakan apakah proses mutasi dan promosi jabatan tersebut dilakukan secara objektif atau justru sarat praktik jual-beli jabatan yang melibatkan pejabat tinggi.

hingga kini, kpk belum mengungkapkan secara resmi berapa jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

sejumlah awak media masih menunggu keterangan resmi baik dari juru bicara kpk maupun dari pihak pemkab ponorogo terkait perkembangan penanganan kasus ini.

sementara itu, pemerintah kabupaten ponorogo juga belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan tersebut.