bacakoran.co - kasus dugaan korupsi yang menyeret bupati ponorogo, sugiri sancoko, kini memasuki babak baru.

komisi pemberantasan korupsi (kpk) menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada dugaan suap proyek rsud saja.

namun, dugaan aliran uang suap dari dinas atau skpd lain di lingkungan pemkab ponorogo juga akan ikut didalami lebih jauh.

plt deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu menjelaskan bahwa penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan tambahan.

langkah ini penting agar konstruksi hukum perkara ini dapat solid dan lengkap sesuai aturan.

menurut asep, kpk menduga bahwa praktik suap tidak hanya terjadi dalam proyek pembangunan dan pekerjaan di rsud dr. harjono ponorogo, tetapi juga bisa melibatkan dinas-dinas lain di bawah pemerintah kabupaten ponorogo.

“setiap informasi yang kita dapat, semuanya akan diklarifikasi, kita kumpulkan bukti dan keterangan lebih dulu,” ungkap asep kepada media di gedung merah putih, minggu (9/11/2025).

dalam waktu 1x24 jam kpk akan merekonstruksi kasus tersebut berdasarkan keterangan saksi, aliran dana, serta barang bukti yang sudah diamankan.

hal ini dilakukan agar penyidikan bisa tuntas dan menyeluruh.

sebelumnya, kpk telah menetapkan bupati ponorogo, sugiri sancoko, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan pada jumat, 7 november 2025 lalu.

tak hanya sugiri, beberapa pejabat lain juga ikut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk sekretaris daerah ponorogo dan direktur rsud dr. harjono.

ada tiga perkara yang menjerat sugiri, yaitu:

1. suap pengurusan jabatan

direktur rsud, yunus mahatma (yum) memberikan uang secara bertahap agar posisinya tidak diganti.

total uang yang diberikan mencapai rp1,25 miliar.

2. suap paket proyek rsud

pada tahun 2024 terdapat proyek senilai rp14 miliar.

dari proyek ini, yum menerima fee 10% atau sekitar rp1,4 miliar dari pihak swasta, sebelum akhirnya diserahkan kepada sugiri dan pihak dekatnya.

3. dugaan gratifikasi lain

selain kasus suap jabatan dan proyek, kpk juga menemukan dugaan penerimaan uang lainnya yang diberikan kepada sugiri sejak 2023 hingga 2025 senilai lebih dari rp300 juta.

kini keempat tersangka sudah resmi ditahan untuk pertama kali selama 20 hari, terhitung sejak 8 november 2025.

kpk memastikan penyidikan tidak akan berhenti di permukaan saja.

asep menegaskan bahwa setiap aliran dana dan keterlibatan pihak terkait akan terus ditelusuri.

dengan begitu, kasus ini dapat dibongkar secara menyeluruh, transparan, dan sistematis.

kasus ini juga membuka mata publik bahwa praktik suap dan korupsi tidak hanya terjadi dalam satu lingkup proyek saja, tetapi bisa merembet ke banyak sektor pemerintahan lainnya.

kasus ott ponorogo semakin berkembang luas.

bukan hanya soal proyek rsud saja, namun dugaan suap dari dinas-dinas lain di pemkab ponorogo juga tengah menjadi perhatian kpk.

masyarakat kini menanti hasil final penyidikan lengkap, termasuk siapa saja pihak yang akan ikut terseret dan bagaimana proses hukum akan berjalan kedepannya.

semoga proses ini bisa menjadi efek jera serta dorongan untuk pemerintah daerah lainnya agar bersih dari praktik korupsi, suap, dan penyalahgunaan jabatan.