bacakoran.co – aturan ketat diberlakukan pemerintah china, influencer wajib punya gelar pendidikan atau sertifikasi resmi sesuai bidang yang dibahas jika ingin ngonten.

jika melanggar, maka bersangkutan akan diberikan sanksi tegas, pemblokiran permanen.

adapun aturan super ketat ini diberlakukan mulai 25 oktober 2025 lalu.

kebijakan mengejutkan ini diumumkan langsung oleh cyberspace administration of china (cac), otoritas tertinggi dunia maya di negeri tirai bambu.

tujuannya? untuk memerangi banjir misinformasi, hoaks, dan konten ngawur yang sering menyesatkan publik.

terutama dalam bidang-bidang sensitif seperti keuangan, hukum, kesehatan, pendidikan, dan medis.

ngonten nggak bisa asal bacot

menurut cac, mulai sekarang para konten kreator yang ingin membahas topik-topik serius seperti investasi, pengobatan herbal, hukum, atau psikologi harus menunjukkan bukti ijazah, lisensi profesi, atau sertifikat pelatihan yang diakui pemerintah.

platform besar seperti douyin (tiktok versi china), weibo, hingga bilibili juga diwajibkan memverifikasi kredensial kreator sebelum mereka boleh mempublikasikan konten terkait.

bahkan, bila konten dibuat menggunakan kecerdasan buatan (ai), kreator harus mencantumkan peringatan dan sumber rujukan yang jelas.

selain itu, pemerintah juga melarang iklan terselubung untuk produk-produk seperti obat, suplemen, atau makanan kesehatan yang diklaim “berbasis edukasi”.

langkah ini, kata pemerintah, dibuat untuk melindungi publik dari promosi menyesatkan dan memperkuat tanggung jawab digital.
netizen terbelah

kebijakan ini langsung jadi topik panas di jagat maya china.

di platform weibo, ribuan komentar bermunculan di mana sebagian mendukung, tapi tak sedikit yang mencibir.

“sudah waktunya orang yang benar-benar ahli yang bicara soal hal penting. capek lihat orang ngawur kasih saran keuangan dan kesehatan cuma modal ‘kata ai’,” tulis salah satu pengguna weibo.

namun, ada pula yang menganggap aturan ini terlalu mengekang kebebasan berekspresi.

“kalau begini terus, nanti kita perlu izin buat ngomong apa pun di internet,” keluh seorang kreator asal beijing.

pemerintah china: “bukan sensor, tapi perlindungan publik!”

menanggapi pro-kontra tersebut, pemerintah china menegaskan, aturan baru ini tidak dimaksudkan untuk membungkam opini publik, melainkan untuk mencegah penyebaran informasi berbahaya yang bisa menyesatkan masyarakat.

“langkah ini bukan bentuk sensor, melainkan edukasi dan proteksi,” ujar juru bicara cac.

namun, sejumlah pengamat internasional menilai kebijakan ini bisa jadi batu loncatan menuju pengawasan digital yang lebih ketat di masa depan.

bahkan mungkin mengancam ruang kebebasan kreatif di media sosial china.