bacakoran.co - pemerintah indonesia saat ini tengah melakukan penyelidikan serius terkait keberadaan 250 ton beras impor yang diduga kuat berasal dari thailand dan vietnam.

beras tersebut masuk ke kota sabang, aceh, melalui jalur yang tidak resmi dan tanpa izin dari pemerintah pusat.

fakta ini menimbulkan kegaduhan besar karena sabang dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas, namun tetap memiliki aturan ketat terhadap komoditas pangan strategis seperti beras.  

informasi awal mengenai temuan ini disampaikan langsung oleh menteri pertanian amran sulaiman.

ia menegaskan bahwa laporan masuk sekitar pukul dua siang, menyebutkan adanya pemasukan beras dalam jumlah besar ke sabang tanpa persetujuan kementerian terkait.

menurut amran, meskipun sabang memiliki status perdagangan bebas, komoditas pangan tetap wajib melalui prosedur resmi, termasuk rekomendasi dari kementerian.

gudang penyimpanan beras ilegal tersebut, yang dimiliki pt multazam sabang group (msg), segera ditutup dan beras disegel agar tidak beredar ke masyarakat.  

menteri keuangan purbaya yudhi sadewa turut angkat bicara. ia memastikan direktorat jenderal bea dan cukai akan turun langsung menelusuri jalur masuk beras tersebut.

dalam pernyataannya di kompleks istana kepresidenan, jakarta pusat, kamis, 27 november 2025, purbaya menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh.

“kami akan periksa asal-usul beras itu. jika terbukti ada pelanggaran, saya akan meminta pertanggungjawaban bawahan saya. data lengkapnya belum saya terima, tetapi penyelidikan pasti dilakukan,” ujarnya.  

lebih jauh, purbaya mengeluarkan ultimatum keras kepada bea cukai.

ia menekankan perlunya reformasi total di lembaga tersebut, mengingat citra bea cukai selama ini dinilai buruk di mata masyarakat maupun pimpinan negara.

purbaya memberi waktu satu tahun bagi bea cukai untuk berbenah.

jika tidak ada perubahan signifikan, pemerintah siap membekukan lembaga tersebut dan menggantikan fungsinya dengan sgs (société générale de surveillance), perusahaan inspeksi internasional yang pernah digunakan indonesia dalam proses verifikasi barang impor.

“kalau bea cukai tidak bisa memperbaiki diri dan masyarakat tetap tidak puas, bea cukai bisa dibekukan dan diganti sgs, seperti dulu. mereka sudah paham ancaman ini,” tegasnya.  

sementara itu, pihak bea cukai secara terpisah menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin masuk terhadap beras impor tersebut di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas sabang.

hal ini memperkuat dugaan bahwa beras tersebut masuk melalui jalur ilegal.  

amran sulaiman menambahkan, harga beras impor itu lebih murah dibandingkan beras lokal, sehingga menimbulkan dugaan adanya motif ekonomi di balik pemasukan ilegal.

namun ia memastikan stok beras di sabang masih aman, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan impor.  

operasi penyegelan kapal pengangkut, gudang, serta 250 ton beras ilegal tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat sabang.

situasi tetap kondusif sejak operasi berlangsung. seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa praktik pemasukan beras tanpa prosedur sudah lama menjadi rahasia umum.

“alhamdulillah, kami mendukung penindakan ini. kalau dibiarkan, petani aceh dan sumut bisa rugi besar. kami berterima kasih kepada aparat yang bertindak tegas,” ujarnya.  

kasus ini menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena jumlah beras yang besar, tetapi juga karena menyangkut kredibilitas lembaga negara dalam menjaga ketahanan pangan dan menegakkan aturan impor.

pemerintah kini dituntut untuk membuktikan komitmen dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan petani lokal sekaligus mencoreng wibawa negara.