bacakoran.co - bencana yang melanda sumatera utara, sumatera barat, dan aceh mengubah jadwal seleksi petugas penyelenggara ibadah haji (ppih) kloter dan ppih arab saudi. seleksi di ketiga daerah itu diputuskan ditunda. 

putusan ini dikeluarkan setelah melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan, menteri haji dan umrah ri irfan yusuf, memberikan arahan langsung agar pelaksanaan computer assisted test (cat) untuk ppih di tiga provinsi tersebut ditunda sementara.

pelaksaannya menunggu hingga situasi memungkinkan dan para calon peserta dapat mengikuti seleksi dengan aman dan layak.

ini karena musibah tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kesiapan penyelenggaraan seleksi petugas penyelenggara ibadah haji (ppih) kloter dan ppih arab saudi di ketiga provinsi tersebut.

“keselamatan dan ketenangan warga adalah prioritas utama. kami menunda pelaksanaan cat di sumut, sumbar, dan aceh agar masyarakat fokus pada keselamatan dan pemulihan pascabencana," terang menteri haji dan umrah ri, irfan yusuf.

"doa terbaik kami panjatkan untuk saudara-saudara kita di tiga provinsi tersebut," lanjutnya.

kemenhaj saat membuka pendaftaran seleksi ppih kloter dan arab saudi-kemenhaj-

kementrian haji dan umroh menjadwalkan pelaksanaan seleksi ppih kloter dan arab saudi secara serentak nasional hari ini (4/12). 

pelaksaannya serentak di kementerian haji dan umrah kabupaten/kota se-indonesia.

penundaan hanya diberlakukan khusus untuk tiga provinsi yang terdampak bencana.

jadwal terbaru untuk sumatera utara, sumatera barat, dan aceh akan diumumkan setelah koordinasi teknis lanjutan serta memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan.

kemenhaj ri mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan, dan saling membantu. 

"semoga allah swt memberikan kekuatan dan perlindungan bagi seluruh warga yang terdampak bencana," ujarnya.

sebeumnya, kementrian haji dan umroh membuka pendaftaran untuk seleksi ppih kloter dan arab saudi. pendaftaran dilakukan secara online sejak 22 novemebr 2025.

seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, tanpa biaya, dan bebas gratifikasi.