bacakoran.co

Sindiran Anggota DPR Endipat Wijaya soal Donasi Rp10 Miliar Tuai Kritik Netizen

Sindiran anggota DPR endipat wijaya soal donasi Rp10 miliar tuai kritik netizen--

BACA JUGA:Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Chromebook Bertambah Jadi Rp 2,1 Triliun, Tersangka Segera Didakwa!

Di media sosial X, khususnya pada akun yang mengunggah potongan pernyataan Endipat, kolom komentar dipenuhi kritik tajam.

Banyak netizen mempertanyakan kontribusi nyata DPR RI dalam penanggulangan bencana.

Sebagian menyebut bahwa bantuan negara memang kewajiban karena bersumber dari uang rakyat, sementara donasi influencer berasal dari solidaritas masyarakat.

Seorang netizen bahkan membagikan hasil survei media nasional yang menunjukkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR RI mencapai sekitar 41 persen, tertinggi dibandingkan lembaga negara lainnya.

BACA JUGA:BKSDA Kerahkan 4 Gajah Jinak Bantu Bersihkan Puing Pascabanjir di Pidie Jaya

Data tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa kritik publik bukan tanpa dasar.

Komentar lain menilai sindiran Endipat tidak etis karena tidak semua pihak memiliki akses yang sama untuk membantu secara langsung di lokasi bencana.

Bagi masyarakat, siapapun yang mampu menggerakkan bantuan cepat seharusnya diapresiasi, bukan disindir.

Fenomena influencer menggalang dana untuk korban bencana bukan hal baru di Indonesia.

BACA JUGA:Viral Penipuan WO Ayu Puspita Capai Rp16 Miliar, Ratusan Korban Geruduk Rumah Pelaku

Di era digital, media sosial menjadi saluran efektif untuk menggerakkan solidaritas publik.

Dengan jangkauan audiens besar, influencer kerap mampu mengumpulkan bantuan dalam waktu singkat dan menyalurkannya langsung ke lapangan.

Kasus Ferry Irwandi, influencer yang disebut berhasil menghimpun dana hingga Rp10 miliar, menjadi contoh bagaimana kekuatan digital dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

Banyak pihak menilai, selama penggalangan dana dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, kontribusi tersebut justru melengkapi peran negara.

Sindiran Anggota DPR Endipat Wijaya soal Donasi Rp10 Miliar Tuai Kritik Netizen

Melly

Melly


bacakoran.co - pernyataan anggota dpr ri endipat wijaya yang menyindir peran influencer dalam penggalangan dana bencana di sumatera memicu gelombang reaksi keras dari warganet.

sindiran yang disampaikan dalam rapat kerja bersama kementerian komunikasi dan digital (komdigi) pada senin, 8 desember 2025 itu, dinilai banyak pihak sebagai bentuk meremehkan upaya kemanusiaan yang dilakukan masyarakat sipil.

dalam rapat tersebut, endipat menyinggung keberadaan seorang influencer yang berhasil mengumpulkan donasi hingga rp10 miliar untuk membantu korban bencana di wilayah aceh dan beberapa daerah di sumatera.

menurut endipat, ada kesan seolah-olah influencer tersebut tampil sebagai pihak yang paling berjasa, sementara peran negara dianggap tidak terlihat di mata publik.

pernyataan itu sontak memicu perdebatan.

banyak netizen menilai kalimat yang disampaikan endipat kurang sensitif terhadap kondisi korban bencana dan justru menyudutkan pihak yang bergerak cepat membantu masyarakat terdampak.

dalam forum resmi tersebut, endipat meminta komdigi lebih aktif mengamplifikasi kinerja pemerintah, termasuk kementerian terkait, agar tidak kalah viral dibandingkan narasi bantuan dari influencer atau relawan independen.

ia menekankan bahwa negara sebenarnya sudah hadir sejak awal dalam penanganan bencana, mulai dari pembukaan ratusan posko hingga penyaluran bantuan bernilai triliunan rupiah.

namun, endipat juga melontarkan pernyataan yang dianggap menyindir langsung peran influencer.

ia menyebut ada pihak yang “datang sekali lalu terlihat seperti paling bekerja”, sementara pemerintah sudah jauh lebih dulu hadir membantu masyarakat.

menurut endipat, narasi di media sosial sering kali membentuk persepsi seolah negara tidak ada, padahal anggaran bantuan yang dikeluarkan pemerintah jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan donasi individu atau kelompok tertentu.

alih-alih meredam isu, pernyataan tersebut justru memicu kemarahan warganet.

di media sosial x, khususnya pada akun yang mengunggah potongan pernyataan endipat, kolom komentar dipenuhi kritik tajam.

banyak netizen mempertanyakan kontribusi nyata dpr ri dalam penanggulangan bencana.

sebagian menyebut bahwa bantuan negara memang kewajiban karena bersumber dari uang rakyat, sementara donasi influencer berasal dari solidaritas masyarakat.

seorang netizen bahkan membagikan hasil survei media nasional yang menunjukkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap dpr ri mencapai sekitar 41 persen, tertinggi dibandingkan lembaga negara lainnya.

data tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa kritik publik bukan tanpa dasar.

komentar lain menilai sindiran endipat tidak etis karena tidak semua pihak memiliki akses yang sama untuk membantu secara langsung di lokasi bencana.

bagi masyarakat, siapapun yang mampu menggerakkan bantuan cepat seharusnya diapresiasi, bukan disindir.

fenomena influencer menggalang dana untuk korban bencana bukan hal baru di indonesia.

di era digital, media sosial menjadi saluran efektif untuk menggerakkan solidaritas publik.

dengan jangkauan audiens besar, influencer kerap mampu mengumpulkan bantuan dalam waktu singkat dan menyalurkannya langsung ke lapangan.

kasus ferry irwandi, influencer yang disebut berhasil menghimpun dana hingga rp10 miliar, menjadi contoh bagaimana kekuatan digital dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

banyak pihak menilai, selama penggalangan dana dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, kontribusi tersebut justru melengkapi peran negara.

gelombang kritik terhadap endipat wijaya juga mencerminkan tuntutan publik agar pejabat lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama terkait isu sensitif seperti bencana.

masyarakat berharap para wakil rakyat menunjukkan empati, bukan justru memunculkan kesan meremehkan kepedulian warga.

bagi netizen, perdebatan tentang “siapa paling berjasa” tidak relevan di tengah situasi darurat.

yang terpenting adalah bagaimana korban mendapatkan bantuan secepat mungkin, baik dari pemerintah, relawan, maupun masyarakat sipil.

kontroversi ini sekaligus menjadi pelajaran penting soal komunikasi publik.

di era media sosial, satu pernyataan pejabat dapat dengan cepat menyebar luas dan memantik reaksi besar, terlebih jika menyentuh isu kemanusiaan dan kepercayaan publik.

Tag
Share