bacakoran.co -  gedung terra drone di kemayoran, jakarta pusat, yang menewaskan 22 karyawan kembali memunculkan sorotan tajam terhadap tata kelola perizinan bangunan di ibu kota.

tito karnavian meninjau langsung lokasi kejadian pada rabu, 10 desember 2025.

menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penerbitan izin serta standar pencegahan kebakaran pada gedung-gedung di seluruh indonesia.

dalam keterangannya di lokasi, tito mengatakan bahwa dirinya mendapat instruksi untuk meninjau ulang seluruh sistem pengawasan bangunan yang berkaitan dengan mitigasi kebakaran.

“saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan,” ujar tito di gedung terra drone, jakarta pusat, rabu (10/12/2025).

salah satu temuan awal yang menonjol adalah dugaan kekeliruan pengkategorian risiko bangunan.

berdasarkan hasil peninjauan, lantai satu gedung digunakan untuk penyimpanan baterai dan perangkat drone yang tergolong bahan mudah terbakar.

meski demikian, gedung tersebut sebelumnya justru dikategorikan sebagai bangunan berisiko rendah.

tito menilai hal ini merupakan kejanggalan serius yang harus ditelusuri lebih jauh.

“kalau saya lihat ini, karena digunakan untuk peralatan-peralatan yang mudah terbakar, baterai di lantai 1 untuk drone, itu termasuk risiko tinggi. tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin,” kata tito.

ia juga menduga bahwa proses penerbitan sertifikat laik fungsi (slf) dan persetujuan bangunan gedung (pbg) tidak melibatkan dinas terkait, termasuk dinas pemadam kebakaran.

proses perizinan gedung saat ini diatur dalam mekanisme online single submission (oss) yang dikembangkan kementerian investasi/bkpm melalui undang-undang cipta kerja.

sistem ini membagi kategori bangunan dalam risiko rendah, sedang, dan tinggi. untuk risiko rendah, slf dan pbg dapat terbit otomatis tanpa pemeriksaan lapangan.

di sinilah tito mengindikasikan adanya potensi kelalaian administratif yang membuat terra drone lolos tanpa verifikasi yang semestinya.

“slf ini adalah bagian dari untuk mengeluarkan pbg. yang mengeluarkannya adalah dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, namanya dpm-ptsp. itu adalah milik dari pemda,” jelas tito. 

ia menegaskan akan menurunkan tim dari inspektorat jenderal kemendagri untuk mengusut proses penerbitan izin tersebut, termasuk apakah ada pelanggaran prosedur atau kelalaian dalam tahapan verifikasi.

kunjungan tito ke lokasi kebakaran juga dihadiri wali kota jakarta pusat arifin, kepala dinas gulkarmat dki jakarta bayu meghantara, serta kapolres metro jakarta pusat kombespol susatyo purnomo condro.

dalam kesempatan itu, tito menekankan pentingnya pemeriksaan berkala terhadap bangunan, terutama gedung-gedung yang memiliki risiko tinggi kebakaran.

“misalnya setahun sekali atau dua tahun sekali. kalau kendaraan umum kan ada uji kir-nya,” ujarnya. ia pun mempertimbangkan penerapan mekanisme serupa bagi gedung-gedung tinggi dan gedung berisiko tinggi di seluruh indonesia.

dari sisi teknis kebakaran, tito menyoroti ketiadaan jalur evakuasi yang memadai, terutama mengingat titik api berada di lantai satu sehingga memutus akses keluar bagi karyawan yang bekerja di lantai atas.

“kita melihat dengan mudah sekali bahwa kalau terjadi di lantai 1, maka yang di atasnya enggak akan bisa ke mana-mana. karena memang enggak ada jalan untuk turun,” ujarnya.

sementara itu, kepala dinas gulkarmat dki jakarta bayu meghantara memastikan bahwa total korban jiwa mencapai 22 orang, terdiri dari tujuh pria dan 15 wanita.

seluruh korban meninggal akibat kehabisan oksigen sebelum berhasil dievakuasi.

tito menegaskan bahwa sanksi pidana bisa diterapkan jika kelak terbukti ada unsur kelalaian dalam proses perizinan maupun pengelolaan gedung. 

tito menegaskan akan menggelar pertemuan daring dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas penanggulangan kebakaran, serta pejabat dpm-ptsp se-indonesia untuk membahas evaluasi sistem pbg dan mekanisme verifikasi risiko bangunan.

pemerintah berkomitmen mencegah terulangnya tragedi serupa yang telah merenggut banyak nyawa tersebut.