bacakoran.co - wacana pemerintah untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (kur) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah sumatera mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

rencana ini digodok oleh kementerian koordinator bidang perekonomian bersama otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascabencana di daerah aceh, sumatera utara, dan sumatera barat.

langkah tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya meringankan beban korban bencana, tetapi juga menjadi fondasi awal untuk membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat.

seperti diketahui, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di sumatera telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, lahan usaha, hingga sumber penghidupan warga.

bagi pelaku umkm yang mengandalkan kur sebagai modal usaha, bencana alam menjadi pukulan ganda.

selain kehilangan aset dan pendapatan, mereka tetap dibayangi kewajiban membayar cicilan pinjaman.

dalam kondisi seperti ini, penghapusan utang dinilai sebagai solusi yang manusiawi dan tepat sasaran.

ekonom sekaligus direktur ekonomi digital center of economics and law studies (celios), nailul huda, menilai kebijakan pemutihan utang kur dapat menjadi langkah awal yang sangat penting bagi korban untuk kembali menata kehidupan ekonomi mereka.

menurut nailul, pascabencana, sebagian besar masyarakat terdampak praktis kehilangan sumber pendapatan.

aktivitas ekonomi terhenti, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.

jika beban utang masih harus ditanggung, proses pemulihan akan berjalan jauh lebih lambat.

“pemutihan kur dan utang lainnya bagi korban bencana di sumatera barat, sumatera utara, dan aceh sangat berguna untuk pemulihan ekonomi mereka. masyarakat di sana tidak memiliki sumber penghasilan setelah bencana menerjang wilayahnya,” ujarnya.

ia menambahkan, penghapusan utang bukan hanya menguntungkan debitur, tetapi juga memberikan kepastian bagi sektor perbankan karena beban kredit bermasalah dapat ditangani melalui skema pemerintah.

meski mendukung penuh wacana tersebut, nailul menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan transparan.

pemerintah diminta benar-benar memastikan bahwa penerima kebijakan ini adalah debitur yang memang terdampak langsung oleh bencana.

pendataan mencakup lokasi tempat tinggal, kondisi usaha, hingga status pekerjaan pascabencana.

hal ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan, seperti munculnya nama-nama debitur yang sebenarnya tidak terdampak namun ikut menikmati fasilitas pemutihan.

“pembangkitan ekonomi di wilayah bencana bukan hanya soal pembangunan fisik. pemulihan ekonomi masyarakat juga harus menjadi prioritas utama,” tegas nailul.

di sisi lain, ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar menyampaikan bahwa kebijakan ini juga menjadi momentum refleksi bagi semua pihak mengenai pentingnya perlindungan terhadap risiko di luar kendali, seperti bencana alam.

menurut mahendra, ke depan diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai skema penjaminan dan asuransi, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, maupun masyarakat secara umum.

dengan adanya perlindungan risiko yang memadai, dampak ekonomi akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin.

ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks restrukturisasi kredit, ojk telah memberikan ruang bagi perbankan untuk menetapkan kembali status kredit yang direstrukturisasi sebagai kredit lancar.

skema ini memungkinkan bank tetap sehat sekaligus membantu debitur bangkit dari keterpurukan.

“skema ini kami berikan agar perbankan dapat merespons secara tepat dan memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan ke depan dengan lebih jernih,” ujar mahendra.

wacana penghapusan utang kur ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan pelaku umkm di wilayah terdampak bencana sumatera.

dengan terbebas dari beban utang, masyarakat dapat fokus memulihkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan kembali menggerakkan ekonomi lokal.

jika dijalankan dengan data yang valid dan pengawasan ketat, kebijakan ini berpotensi menjadi contoh penanganan krisis yang berpihak pada rakyat sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.