bacakoran.co - hubungan kerja antara dpr dan kementerian kembali menjadi sorotan publik.

kali ini, anggota komisi iv dpr ri, teuku abdul khalid, secara terbuka menegur menteri kelautan dan perikanan (kkp) sakti wahyu trenggono.

teguran tersebut disampaikan lantaran khalid merasa tidak dihargai sebagai mitra kerja, setelah mengetahui sang menteri melakukan kunjungan ke aceh tanpa pemberitahuan sebelumnya.

peristiwa ini terungkap dalam rapat kerja komisi iv dpr ri bersama sejumlah kementerian terkait, seperti kementerian pertanian, kementerian kehutanan, dan kementerian kelautan dan perikanan.

rapat tersebut membahas penanganan bencana di wilayah aceh, sumatera barat, dan sumatera utara, rabu (14/1/2026).

dalam forum resmi itu, teuku abdul khalid menyampaikan kekecewaannya secara langsung.

ia mengaku berada di aceh pada waktu yang sama dengan kunjungan menteri kkp, namun sama sekali tidak mendapatkan informasi atau koordinasi dari pihak kementerian.

khalid mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kehadiran menteri kkp di aceh justru dari pemberitaan media.

situasi tersebut, menurutnya, menimbulkan kesan seolah-olah anggota dpr yang menjadi mitra kerja tidak dianggap penting.

“sebagai anggota komisi iv yang membidangi perikanan, saya berada di aceh. tapi ketika pak menteri turun ke lapangan, saya tidak diberi tahu sama sekali. saya tahu justru dari media,” ujar khalid dalam rapat.

ia menambahkan, kondisi tersebut memicu keluhan dari masyarakat.

sebagai wakil rakyat di daerah pemilihan aceh, khalid kerap mendapat pertanyaan langsung dari warga terkait kehadiran pemerintah pusat.

namun, tanpa informasi yang jelas, ia merasa kesulitan memberikan jawaban.

lebih jauh, legislator dari partai gerindra itu menegaskan bahwa dpr dan kementerian adalah mitra kerja yang seharusnya saling menghormati dan berkoordinasi.

menurutnya, komunikasi sederhana seperti pemberitahuan kunjungan dapat menjaga hubungan kerja tetap harmonis.

“kami ini mitra. tolong hargai kami sedikit. kalau menteri turun ke daerah, ngomong saja. masa kami ditanya masyarakat, kami tidak tahu harus jawab apa?” ucapnya dengan nada tegas.

khalid juga menyinggung soal dampak politis dan psikologis yang dirasakan anggota dpr di daerah.

ia menyebut, jika ada bantuan pemerintah pusat yang disalurkan tanpa melibatkan atau sekadar menginformasikan mitra dpr, maka anggota dewan bisa merasa tersisih di hadapan konstituennya.

menurutnya, komunikasi yang baik justru akan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

ketika kementerian bekerja dengan baik di lapangan, dpr sebagai mitra juga ikut bangga dan dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“kalau pak menteri turun, kasih tahu kami. biar kalau ditanya, kami bisa bilang, ‘ya, pak menteri ada di sini’. itu kebanggaan bagi kami,” tambahnya.

khalid menegaskan bahwa teguran ini bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

ia mengaku telah lebih dari lima tahun menjadi anggota komisi iv dpr ri dan memahami pentingnya menjaga kebersamaan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

ia juga meminta agar seluruh kementerian, bukan hanya kkp, dapat lebih menghargai peran dpr sebagai mitra kerja.

menurutnya, kebersamaan dan komunikasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, terutama saat menghadapi situasi darurat seperti bencana alam.

menutup pernyataannya, khalid kembali menekankan bahwa pemberitahuan tidak selalu berarti kehadiran fisik dpr di lokasi.

bahkan jika diminta tidak ikut turun ke lapangan, ia mengaku tidak keberatan, asalkan ada komunikasi yang jelas.

“minimal kami tahu, sehingga ketika masyarakat bertanya, kami bisa menjawab dengan yakin. tolong hargai itu,” pungkasnya.