bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali melakukan operasi tangkap tangan (ott) yang menyita perhatian publik.

kali ini, lembaga antirasuah tersebut mengungkap penangkapan terhadap bupati pati, sudewo, dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di kabupaten pati, jawa tengah.  

juru bicara kpk, budi prasetyo, menjelaskan kepada awak media bahwa ott ini berhubungan dengan proses pengisian jabatan di tingkat desa.

“terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa,” ujar budi dalam konferensi pers di jakarta, selasa.

meski demikian, ia menambahkan bahwa detail mengenai penanganan pasca-ott masih belum dapat disampaikan secara lengkap karena proses pemeriksaan masih berlangsung.  

penangkapan terhadap sudewo menambah daftar panjang ott yang dilakukan kpk sepanjang januari 2026.

sebelumnya, pada 9–10 januari 2026, kpk melakukan ott pertama di tahun tersebut dengan menangkap delapan orang.

pada 11 januari, kpk mengumumkan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak madya jakarta utara, yang berada di bawah direktorat jenderal pajak kementerian keuangan.

kasus ini diduga berlangsung dalam periode 2021–2026 dan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan pajak.  

tidak berhenti di situ, kpk kembali melakukan ott kedua pada 19 januari 2026.

kali ini, sasaran operasi adalah wali kota madiun, maidi, bersama 14 orang lainnya.

dugaan korupsi yang menjerat maidi berkaitan dengan proyek pembangunan serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (csr) di kota madiun, jawa timur.

kasus ini menimbulkan sorotan besar karena menyangkut dana csr yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.  

pada hari yang sama, kpk juga mengonfirmasi ott ketiga di kabupaten pati, jawa tengah.

dalam operasi ini, salah satu pihak yang ditangkap adalah bupati pati sudewo.

penangkapan tersebut menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi masalah serius yang harus diberantas.

dugaan keterlibatan kepala daerah dalam pengisian jabatan perangkat desa menunjukkan adanya indikasi jual beli jabatan, sebuah praktik yang jelas merusak tata kelola pemerintahan desa dan mengancam integritas pelayanan publik.  

rangkaian ott yang dilakukan kpk sepanjang januari 2026 memperlihatkan konsistensi lembaga ini dalam menindak kasus korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

penangkapan terhadap pejabat publik seperti wali kota madiun dan bupati pati menjadi bukti bahwa korupsi masih merajalela di berbagai lini pemerintahan.

publik kini menunggu langkah lanjutan kpk dalam mengusut kasus-kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.  

dengan tiga ott besar hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, kpk kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas birokrasi dan memastikan bahwa jabatan publik tidak dijadikan ajang transaksi.

kasus bupati pati sudewo menjadi pengingat bahwa pengisian jabatan perangkat desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, bukan melalui praktik korupsi yang merugikan masyarakat.