bacakoran.co - mantan menteri pemuda dan olahraga ario bimo nandito ariotedjo atau menjalani pemeriksaan di komisi pemberantasan korupsi (kpk) sebagai saksi dalam perkara dugaan tahun 2023–2024.

pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan dan proses diplomasi pemerintah indonesia dengan kerajaan arab saudi pada periode yang relevan dengan perkara tersebut.

usai menjalani pemeriksaan di gedung merah putih , jakarta, jumat (23/1), dito menyampaikan bahwa penyidik kpk meminta keterangan secara rinci mengenai kunjungan kerja presiden ke-7 republik indonesia joko widodo ke arab saudi.

dalam kunjungan tersebut, dito diketahui turut mendampingi presiden jokowi sebagai bagian dari rombongan resmi negara.

“secara garis besar memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke arab saudi, waktu itu saya mendampingi bapak presiden jokowi,” ujar dito di gedung merah putih kpk, jakarta, jumat (23/1).

dito menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kunjungan kerja tersebut berkaitan langsung dengan agenda kerja sama di bidang olahraga antara indonesia dan kerajaan arab saudi.

menurutnya, pada saat itu pemerintah arab saudi menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kolaborasi strategis dengan indonesia di sektor olahraga, yang kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman.

“kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor yang kerajaan arab saudi ingin kerja sama. jadi waktu itu ada tanda tangan mou juga. ini mou-nya tadi saya bawa. untuk yang kementerian pemuda dan olahraga. kebetulan tidak hanya kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” jelas dito

lebih lanjut, dito mengungkapkan bahwa pertemuan bilateral antara presiden jokowi dan putra mahkota sekaligus perdana menteri arab saudi, mohammed bin salman (mbs), tidak hanya berfokus pada satu sektor tertentu.

sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, mencerminkan hubungan bilateral yang bersifat komprehensif antara kedua negara.

“waktu itu saya ingat ada investasi, ada juga waktu itu kalau tidak salah ikn, dan juga salah satunya yang topik utama pasti kalau arab saudi itu pasti yang ada di benak semua masyarakat kan pasti haji ya,” kata dito.

terkait isu haji, dito menegaskan bahwa pembahasan yang terjadi dalam pertemuan tersebut tidak menyentuh aspek teknis maupun kebijakan terkait jumlah kuota haji indonesia.

menurutnya, isu yang dibicarakan lebih mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji indonesia, bukan pada penentuan atau penambahan kuota.

“di pertemuan itu tidak ada juga terkait dengan jumlah kuota. seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang bapak presiden jokowi dengan mbs. itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” sambungnya.

pemeriksaan terhadap dito dilakukan di tengah proses penyidikan kpk atas dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan menteri agama yaqut cholil qoumas dan mantan staf khususnya.

dalam perkara tersebut, kpk mendalami kebijakan pembagian kuota haji yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara.

kpk sebelumnya menyatakan bahwa penyidikan perkara ini tidak hanya menelusuri aspek administratif dan kebijakan di dalam negeri, tetapi juga menelaah rangkaian komunikasi serta pertemuan tingkat tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

oleh karena itu, keterangan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam kunjungan dan pertemuan internasional dinilai penting untuk melengkapi konstruksi perkara.

dito menegaskan bahwa dirinya bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan dan siap memberikan keterangan tambahan apabila dibutuhkan penyidik.

ia berharap keterangannya dapat membantu kpk dalam mengungkap perkara secara utuh dan objektif, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.