bacakoran.co – komisi pemberantasan korupsi () resmi menetapkan bupati pati nonaktif (sdw) sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda. 

selain diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di direktorat jenderal perkeretaapian (djka) kementerian perhubungan, sudewo juga dijerat dalam kasus dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa di kabupaten pati.

penetapan status tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta. 

juru bicara kpk budi prasetyo menegaskan bahwa kasus djka menjerat sudewo bukan dalam kapasitasnya sebagai bupati pati, melainkan saat ia masih menjabat sebagai anggota komisi v dpr ri periode 2019–2024.

"bukan dalam konteks bupati pati ya, melainkan sebagai anggota komisi v dpr ri yang bermitra dengan kementerian perhubungan," ujar budi, kamis (22/1/2026).

menurut budi, sebagai legislator seharusnya sudewo menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitranya, yakni kemenhub. 

namun, penyidik menemukan dugaan adanya aliran dana dari sejumlah proyek pembangunan di djka yang mengalir kepada sudewo.

"ini juga sudah terkonfirmasi dari sejumlah saksi yang kami panggil, kami minta keterangan, termasuk juga fakta-fakta dalam persidangan pada terdakwa-terdakwa lainnya," tambahnya.

dugaan aliran dana dan barang bukti

nama sudewo sebelumnya sempat disebut dalam persidangan kasus djka dengan terdakwa kepala balai teknik perkeretaapian jawa bagian tengah putu sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen bernard hasibuan di pengadilan tipikor semarang, 9 november 2023.

dalam sidang tersebut, jaksa kpk menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah sudewo. 

nilainya disebut mencapai sekitar rp3 miliar.

meski demikian, sudewo membantah tuduhan tersebut. 

ia juga menolak klaim bahwa dirinya menerima rp720 juta dari pegawai pt istana putra agung serta rp500 juta dari bernard hasibuan melalui stafnya, nur widayat.

kasus jual beli jabatan perangkat desa

selain kasus djka, kpk juga menetapkan sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa di kabupaten pati. 

plt deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu menjelaskan bahwa kasus ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi lain yang lebih besar.

"benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus, ya, jadi ini mungkin nanti mas jubir mohon nanti dikoreksi jika salah, bahwa juga sekaligus untuk perkara djka itu hari ini kita juga sudah naikkan, begitu ya," kata asep, selasa (20/1/2026).

asep menegaskan, setelah penetapan tersangka, kpk akan melakukan penggeledahan, penyitaan, dan analisis terhadap barang bukti yang ditemukan, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik.

menurutnya, praktik pungutan uang di tingkat desa menunjukkan adanya potensi penyimpangan lebih besar di level pemerintahan yang lebih tinggi.

"begitu kira-kira. tapi belum tentu juga. tapi kita berdasarkan asumsi itu lah kita akan terus dalami," jelasnya.

potensi kerugian negara

dalam pengembangan kasus jual beli jabatan, kpk menemukan indikasi pengumpulan dana dalam jumlah besar. 

uang tersebut dihimpun oleh orang-orang kepercayaan sudewo yang berperan sebagai tangan kanan dan kiri dalam mengelola aliran dana.

"ini masih didalami untuk keperluan apa uang sebanyak itu, karena dari satu kecamatan saja rp2,6 miliar. ini ada 21 kecamatan, dikalikan saja 20 lagi, dikali dua saja sudah rp40 miliar, jadi rp42 miliar. jadi, kira-kira sebesar itulah nanti akhirnya jika dihitung keseluruhan kecamatan. tentu ini uang yang sangat besar. nah, digunakan untuk apa? nah, itu sedang kita dalami," terang asep.

dengan jumlah yang fantastis, kpk menilai praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus merusak tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

langkah lanjutan

kpk memastikan akan mendalami peran sudewo dalam kedua kasus tersebut. 

lembaga antirasuah itu juga menegaskan bahwa sudewo bisa dijerat dengan dua dakwaan sekaligus, yakni pemerasan jual beli jabatan dan korupsi proyek djka.

"nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam kesempatan berikutnya, yakni bagaimana peran-peran saudara sdw ini dalam pelaksanaan proyek-proyek di djka? bagaimana juga dengan dugaan aliran-aliran uang itu? dari proyek mana saja? berapa nilainya? nanti kami akan sampaikan," ujar budi prasetyo.

publik kini menunggu langkah tegas kpk dalam mengusut kasus yang menyeret sudewo. 

penetapan tersangka terhadap pejabat daerah sekaligus mantan anggota dpr ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan elite politik di indonesia.