bacakor.co - kementerian haji dan umrah (kemenhaj) republik indonesia terus mengambil langkah progresif demi memberikan kepastian hukum sekaligus ketenangan spiritual bagi calon jemaah haji indonesia. 

salah satu terobosan penting yang kini tengah didorong adalah pengajuan kajian fikih dan permohonan fatwa kepada majelis ulama indonesia (mui)terkait status pendaftaran haji dan keabsahan pelaksanaan ibadah haji dari sisi syariat.

wakil menteri haji dan umrah ri, dahnil anzar simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan adanya kejelasan hukum islam bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah mendaftarkan diri untuk berhaji namun tidak sempat berangkat karena meninggal dunia atau kehilangan kemampuan fisik (istitha’ah).

menurut dahnil, niat dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh calon jemaah perlu mendapatkan pengakuan secara fikih.

oleh karena itu, kemenhaj mendorong mui mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa pendaftar haji yang wafat atau tidak lagi mampu secara fisik sebelum keberangkatan tetap dihitung telah berniat menunaikan ibadah haji.

“kami berharap ada fatwa mui yang menegaskan bahwa mereka yang sudah mendaftar haji, namun terhalang berangkat karena wafat atau tidak lagi memiliki kemampuan fisik, tetap dikategorikan sebagai jemaah haji secara niat,” ujar dahnil saat meninjau diklat petugas penyelenggara ibadah haji (ppih) arab saudi 2026 di asrama haji pondok gede, jakarta.

tak hanya fokus pada status pendaftaran, kemenhaj juga meminta mui memperjelas hukum terkait konsep “cara hasanah” dalam berhaji.

dahnil menegaskan bahwa ibadah haji harus dijalankan secara bersih dan halal, baik dari sisi niat, proses, maupun sumber dana yang digunakan.

ia menekankan bahwa penggunaan dana hasil korupsi, penipuan, atau sumber yang tidak halal untuk berhaji secara tegas hukumnya haram.

ibadah haji, kata dahnil, bukan sekadar perjalanan fisik ke tanah suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang menuntut kesucian dari awal hingga akhir.

selain itu, kemenhaj juga meminta mui menegaskan keharaman praktik haji ilegal, yakni keberangkatan ke arab saudi tanpa menggunakan visa haji resmi yang dikeluarkan pemerintah.

“haji dengan cara ilegal itu haram. harus menggunakan visa resmi, baik kuota reguler maupun visa haji non-kuota yang sah. bukan visa turis atau jenis visa lain yang dipaksakan untuk berhaji,” tegas dahnil.

menurutnya, penegasan ini penting agar umat islam tidak terjebak praktik ilegal yang berisiko tinggi, baik dari sisi hukum negara maupun keselamatan jiwa jemaah.

di sisi lain, dahnil juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menghadapi tantangan besar.

dari total kuota sekitar 221.000 jemaah, kemenhaj mencatat 170.000 jemaah masuk kategori risiko tinggi (risti).

angka tersebut mencakup sekitar 33.000 jemaah lansia berusia di atas 65 tahun.

selain itu, komposisi jemaah tahun ini juga didominasi oleh perempuan, yang mencapai 56 persen dari total jemaah haji indonesia.

dengan kondisi tersebut, kemenhaj menekankan pentingnya kesiapan petugas haji yang disiplin, profesional, dan memiliki fisik prima.

petugas haji dinilai menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci.

“kami mengimbau jemaah, khususnya lansia dan perempuan, untuk disiplin mengikuti arahan petugas. ini penting untuk menjaga stamina, kesehatan, dan keselamatan selama menjalani ibadah haji,” pungkas dahnil.