bacakoran.co - pemerintah semakin serius menata tata kelola program makan bergizi (mbg) agar benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.

salah satu penegasan penting datang dari wakil kepala badan gizi nasional (bgn) bidang komunikasi publik dan investigasi, nanik sudaryati deyang, yang mengingatkan keras para mitra agar tidak lepas tanggung jawab dalam pengelolaan dapur satuan pelaksana pelayanan gizi (sppg).

dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan tata kelola mbg serta pengawasan sppg di kabupaten pacitan, jawa timur, sabtu (7/2/2026), nanik menegaskan bahwa peran mitra tidak boleh hanya sebatas formalitas.

ia mengkritik praktik sebagian mitra yang hanya “nongol di awal” lalu menyerahkan sepenuhnya operasional dapur kepada orang lain, sementara tetap menikmati insentif jutaan rupiah per hari.

menurut nanik, pola seperti itu tidak bisa ditoleransi.

mitra wajib terlibat aktif memantau operasional dapur setiap hari, mulai dari tata kelola, kebersihan, hingga proses memasak.

bahkan, mitra diminta menyiapkan chef cadangan untuk memastikan seluruh alur pengolahan makanan berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan.

bgn menegaskan bahwa insentif sekitar rp6 juta per hari yang diterima mitra bukanlah keuntungan bersih.

dana tersebut mencakup sewa peralatan dapur, sehingga mitra berkewajiban menyediakan peralatan dapur yang layak, berkualitas, dan dalam kondisi baru.

tidak ada toleransi untuk penggunaan alat usang atau tidak memenuhi standar higiene.

selain itu, pembangunan dapur sppg harus mengikuti petunjuk teknis (juknis) bgn.

hal ini penting karena sertifikasi laik higiene sanitasi (slhs) dari dinas kesehatan hanya diberikan jika dapur memenuhi seluruh ketentuan teknis.

jika ditemukan ketidaksesuaian, dapur wajib diperbaiki sebelum bisa kembali beroperasi.

dalam aspek sumber daya manusia, mitra juga memiliki tanggung jawab besar.

setiap relawan dapur mbg wajib menjalani tes kesehatan sebelum bekerja, serta pemeriksaan kesehatan berkala setiap empat bulan.

selain itu, seluruh karyawan harus didaftarkan dalam bpjs ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.

menariknya, bgn juga menegaskan prinsip inklusivitas. mitra tidak boleh menolak relawan difabel selama yang bersangkutan dinyatakan sehat dan mampu bekerja.

namun sebaliknya, mitra juga tidak diperkenankan mengintervensi, mendominasi, atau bahkan “menyetir” dapur sppg.

salah satu sorotan paling tegas dari nanik adalah soal intervensi mitra dalam penentuan menu dan belanja bahan baku.

ia menekankan bahwa menu mbg disusun oleh ahli gizi, bukan oleh mitra.

bgn menemukan praktik menyimpang di lapangan, mulai dari penggantian menu demi menekan biaya hingga pembelian bahan pangan berkualitas rendah agar keuntungan membengkak.

menurut nanik, tindakan ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak tujuan utama program mbg, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

bgn kini memperluas dasar penindakan.

penutupan sementara dapur sppg tidak hanya dilakukan karena insiden keamanan pangan, tetapi juga karena penyalahgunaan anggaran rp10 ribu per porsi.

audit akan dilakukan secara menyeluruh, dan jika ditemukan penyimpangan, dapur akan langsung disuspend.

hasil investigasi tim bgn menunjukkan adanya permainan anggaran belanja bahan baku, bahkan kolusi antara mitra dan oknum kepala sppg.

dampaknya sangat serius: kualitas makanan menurun dan nilai gizi tidak terpenuhi.

meski mitra memang berhak melakukan belanja bahan pangan karena kepala sppg sebagai asn tidak boleh terlibat transaksi semua pengeluaran harus diketahui dan diawasi bersama.

kepala sppg juga wajib memahami harga pasar agar tidak mudah dimanipulasi.

nanik menegaskan bahwa bgn masih bisa memaklumi keuntungan kecil yang wajar.

namun jika mitra sengaja mencari untung besar dengan mengorbankan kualitas makanan, sanksi tegas akan langsung dijatuhkan.

“begitu saya temukan ada intervensi menu dan bahan baku kualitas nomor dua, dapur akan langsung disuspend,” tegasnya.

langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan program mbg berjalan transparan, profesional, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.