jakarta, bacakoran.co - pemerintah provinsi dki jakarta menegaskan larangan terhadap segala bentuk sweeping atau razia rumah makan oleh maupun pihak mana pun selama bulan .

kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh gubernur dki jakarta sebagai langkah menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial di ibu kota.

staf khusus gubernur jakarta, chico hakim, menyampaikan bahwa larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian dan ditujukan untuk memastikan suasana ramadan berlangsung aman serta kondusif bagi seluruh warga.

“gubernur pramono anung tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau pihak mana pun melakukan sweeping atau razia terhadap rumah makan yang tetap buka selama ramadan,” kata chico hakim, senin (16/2/2026).

chico menjelaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya telah disampaikan sejak pertengahan februari dan menjadi bagian dari langkah antisipatif pemprov dki jakarta dalam menghadapi transisi dari perayaan imlek menuju ramadan.

“kebijakan ini sudah disampaikan sejak pengumuman beliau pada 14 februari 2026, menjelang transisi dari perayaan imlek ke ramadan, dan akan diterapkan penuh begitu bulan puasa tiba,” ujarnya.

untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan, pemerintah provinsi dki jakarta akan melibatkan aparat penegak ketertiban dan keamanan.

pengawasan akan dilakukan secara terkoordinasi guna mencegah terjadinya pelanggaran maupun potensi gangguan ketertiban umum.

“ini melibatkan satpol pp sebagai penegak perda dan ketertiban umum di wilayah pemprov serta kepolisian untuk aspek keamanan dan penegakan hukum terkait gangguan ketertiban umum atau potensi tawuran,” jelas chico.

gubernur pramono anung juga menegaskan bahwa semangat utama dalam menyambut ramadan adalah menjaga kedamaian dan memperkuat kerukunan antarwarga.

menurutnya, bulan suci seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan toleransi, bukan justru memicu konflik atau keresahan sosial.

“saya ingin menegaskan bahwa menyambut ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata pramono di kawasan senen, jakarta pusat, sabtu (14/2/2026).

ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang bagi tindakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

“saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.

pramono juga memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan ketertiban tidak akan diizinkan selama ramadan.

“pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” ucap pramono.

melalui kebijakan ini, pemprov dki jakarta berharap seluruh kalangan masyarakat dapat menjalani ramadan dengan rasa aman, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai toleransi demi terciptanya suasana ibu kota yang damai dan tertib.