palembang, bacakoran.co – gelaran medali spectacular carnival (msc) 2026 di desa medali, kecamatan puri, kabupaten mojokerto, menuai sorotan tajam dari publik.
acara yang semula dimaksudkan sebagai perayaan budaya dan ruwah desa ini justru viral karena diiringi 32 dengan dentuman musik menggelegar dari sore hingga subuh.
kritik warganet semakin ramai setelah beredar video yang menarasikan suara bising tersebut merusak rumah warga.
viral di media sosial
video yang diunggah akun instagram @feedgramndo_ memperlihatkan plafon rumah warga yang rontok akibat getaran sound horeg.
dalam rekaman itu, seorang pria berpeci meminta panitia menggeser posisi sound agar tidak terlalu dekat dengan rumah.
unggahan tersebut memicu hujatan warganet yang menilai karnaval lebih mirip pesta musik daripada acara budaya.
namun, kepala desa medali, miftahuddin, menegaskan kerusakan tidak separah yang digembar-gemborkan.
“plafon rumah itu memang sudah rapuh. tidak sampai roboh. panitia juga langsung mendatangi pemilik rumah dan menjelaskan,” ujarnya.
karnaval molor hingga subuh
karnaval msc 2026 sejatinya dijadwalkan selesai pukul 24.00 wib sesuai izin keramaian.
namun, kenyataan di lapangan berbeda.
acara berlangsung hingga pukul 04.30 wib karena sejumlah kendala teknis.
kabel listrik dan wi-fi yang rendah menghambat laju truk pengangkut sound horeg, bahkan ada truk yang mogok.
kapolsek puri, akp sutakat, membenarkan hal tersebut.
“jumlah peserta terlalu banyak, ditambah kendala teknis di jalan. akhirnya molor sampai subuh,” jelasnya.
sebagai perbandingan, karnaval serupa di desa plososari sehari sebelumnya hanya diikuti 22 regu dan selesai sekitar pukul 23.00 wib.
anggaran fantastis rp1,6 miliar
di balik kontroversi, msc 2026 ternyata digarap dengan biaya besar.
dana mencapai rp1,6 miliar dikumpulkan melalui iuran warga, kas desa, dan sumbangan pengusaha lokal.
ribuan penonton hadir, bahkan banyak yang bertahan hingga dini hari untuk menyaksikan parade.
meski menuai pro dan kontra, pemerintah desa medali menyatakan kemungkinan acara serupa tetap digelar di masa mendatang, dengan catatan memperhatikan persetujuan warga dan evaluasi teknis agar tidak menimbulkan keresahan.
