BGN Tutup Sementara 492 SPPG di Sumatera, Ratusan Dapur MBG Belum Punya SLHS!

Reporter: Ayu |

Editor: Ayu |

Minggu , 08 Mar 2026 - 08:10

BGN Tutup Sementara 492 SPPG di Sumatera, Ratusan Dapur MBG Belum Punya SLHS--detikFinance - detikcom

BACAKORAN.CO - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera.

Penutupan ini dilakukan karena ratusan dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sebuah dokumen penting yang menjadi syarat kelayakan operasional.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menjelaskan bahwa penutupan dimulai pada 9 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga seluruh SPPG yang terdampak melengkapi kewajiban administrasi.

"Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS," kata Harjito dalam keterangan pers, Sabtu (7/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari penegakan standar keamanan pangan.

"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujarnya.

Dengan adanya SLHS, setiap dapur MBG diharapkan mampu menjaga kualitas makanan yang disajikan, mencegah risiko penyakit akibat pangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Harjito juga menambahkan bahwa penutupan ini dilakukan demi menjamin kelayakan dapur dalam pelaksanaan MBG.

"Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," ucapnya.

Ia mengimbau seluruh pengelola SPPG untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar proses pendaftaran SLHS dapat dipercepat.

BGN Tutup Sementara 492 SPPG di Sumatera, Ratusan Dapur MBG Belum Punya SLHS!

Ayu

bacakoran.co - badan gizi nasional (bgn) mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 492 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di wilayah sumatera.

penutupan ini dilakukan karena ratusan dapur penyelenggara program makan bergizi gratis (mbg) tersebut belum mendaftarkan sertifikat laik higiene dan sanitasi (slhs), sebuah dokumen penting yang menjadi syarat kelayakan operasional.

direktur pemantauan dan pengawasan wilayah i, harjito, menjelaskan bahwa penutupan dimulai pada 9 maret 2026 dan akan berlangsung hingga seluruh sppg yang terdampak melengkapi kewajiban administrasi.

"data per 7 maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 sppg di wilayah sumatera yang belum mendaftarkan slhs," kata harjito dalam keterangan pers, sabtu (7/3/2026).

ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari penegakan standar keamanan pangan.

"suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujarnya.

dengan adanya slhs, setiap dapur mbg diharapkan mampu menjaga kualitas makanan yang disajikan, mencegah risiko penyakit akibat pangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

harjito juga menambahkan bahwa penutupan ini dilakukan demi menjamin kelayakan dapur dalam pelaksanaan mbg.

"setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," ucapnya.

ia mengimbau seluruh pengelola sppg untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar proses pendaftaran slhs dapat dipercepat.

"kami berharap sppg dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program mbg tetap dapat dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

adapun rincian provinsi yang paling banyak terdampak adalah sumatera utara dengan 252 dapur, disusul lampung 77 dapur, aceh 76 dapur, sumatera barat 69 dapur, riau 9 dapur, kepulauan riau 5 dapur, dan bengkulu 4 dapur.

sementara itu, dapur mbg di jambi, sumatera selatan, dan kepulauan bangka belitung tercatat sudah memiliki slhs sehingga tidak terkena penutupan.

langkah ini menjadi pengingat penting bahwa standar higiene dan sanitasi bukanlah formalitas, melainkan fondasi utama dalam penyelenggaraan program pangan publik.

dengan penegakan aturan yang konsisten, bgn berharap seluruh dapur mbg di sumatera dapat segera memenuhi persyaratan sehingga masyarakat tetap memperoleh makanan bergizi dengan jaminan keamanan yang layak.

Tag

Share

Berita Pilihan