bacakoran.co – presiden prabowo subianto menyatakan mengetahui pihak yang membayar aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.

namun, pernyataan itu menuai polemik karena perbedaan jumlah tuntutan yang disampaikan bem ui dengan laporan yang diterima istana. 

bem ui hanya membawa 5 tuntutan resmi dalam aksi 12 juni 2026 di bundaran hi, jakarta.

sementara itu laporan yang beredar menyebutkan hingga 20 tuntutan, termasuk poin yang dianggap tidak relevan seperti penutupan sekolah rakyat.

perbedaan ini memicu tudingan fitnah dan panggilan dialog langsung. 

video dari akun x @lambesahamjja menyoroti isu tersebut.

dalam klip tayangan kompas tv, seorang pembicara menegaskan bahwa bem ui hanya menyampaikan lima tuntutan jelas di lapangan, bukan 20 seperti yang dilaporkan. 

fakta 5 tuntutan resmi bem ui berdasarkan pernyataan resmi bem ui dan liputan media saat aksi "menuju indonesia bangkrut" pada 12 juni 2026, lima tuntutan tersebut adalah: 

1. setop pemborosan apbn  

2. turunkan harga kebutuhan pokok dan bbm  

3. hentikan program makan bergizi gratis (mbg) serta pembangunan koperasi desa merah putih  

4. hentikan militerisme di ranah sipil  

5. prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah

ketua bem ui, yatalathof ma'shum imawan, menegaskan tuntutan ini hasil konsolidasi internal dan bukan afiliasi kelompok tertentu.

mahasiswa menilai kebijakan pemerintah perlu evaluasi mendalam agar tidak membebani apbn dan masyarakat.

dalam diskusi kompas tv, perbedaan jumlah tuntutan menjadi sorotan utama.

seorang narasumber menyatakan, “dari lima tuntutan yang dibawa bem ui... kok bisa jadi 20?” video tersebut kini viral dan memicu diskusi luas di x. 

netizen ramai berkomentar.

"cape jelasin bedanya 5 dan 20. bem ui bawa 5 tuntutan jelas di lapangan. jubir malah lapor 20 termasuk tutup sekolah rakyat. 5 dari mahasiswa, 15 dari skenario," tulis "@potatomax_.

"makanya kalo ada demo itu didatengin langsung, diajak dialog biar tau apa yang mereka tuntut," tulis @glennhafiz.

banyak yang menilai dialog langsung lebih efektif daripada laporan tidak akurat.

beberapa pengguna menyoroti pentingnya verifikasi fakta agar tidak timbul kesalahpahaman yang memperburuk citra pemerintah di mata publik.