bacakoran.co - anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bekasi, anton, menegaskan bahwa pihak manajemen harus segera menutup operasional stasiun pengisian bahan bakar elpiji (spbe) yang berada di wilayah cimuning, kecamatan mustika jaya, kota bekasi.

permintaan tersebut muncul setelah terjadinya kebocoran gas yang memicu kebakaran hebat pada rabu, 1 april 2026, sekitar pukul 20.30 wib.

insiden itu menghanguskan sejumlah bangunan di sekitar lokasi dan menimbulkan kepanikan warga yang bermukim di kawasan tersebut.  

anton menilai keberadaan spbe di tengah permukiman warga sangat berisiko.

oleh karena itu, ia menekankan bahwa penutupan tidak hanya berlaku untuk spbe di cimuning, tetapi juga akan diperluas ke beberapa lokasi lain di kota bekasi.

“tentunya tidak hanya di cimuning, melainkan di seluruh kota bekasi. mudah-mudahan dalam waktu dekat ada beberapa spbe yang segera ditutup,” ujar anton saat meninjau lokasi kebakaran pada sabtu, 4 april 2026.

menurutnya, langkah ini penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat sekitar dapat merasa lebih aman.  

selain menyoroti aspek keselamatan, anton juga berencana melakukan pengecekan terhadap dokumen perizinan dan sertifikat kelayakan operasional yang dimiliki oleh pihak spbe.

ia menegaskan bahwa setiap pabrik harus memiliki sertifikat layak operasi (slo) dan sertifikat kelayakan fungsi yang sah.

“kita lihat nanti uji aspek dari sertifikat layak fungsinya dan slo-nya. kalau ada bermasalah, mungkin langsung kita tutup,” tegasnya.  

di sisi lain, camat mustika jaya, maka nachrowi, memastikan bahwa pemerintah kecamatan akan membantu para korban kebakaran dalam mengurus dokumen kependudukan yang hangus terbakar.

a menyampaikan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) akan turun langsung ke posko pengaduan untuk memberikan pelayanan jemput bola.

“tindakan kami sudah dilaporkan ke pimpinan, dan insyaallah besok dukcapil akan turun melakukan pelayanan di posko. kalau tidak besok, mungkin senin. semua untuk data kependudukan warga,” jelas maka.  

dengan adanya langkah cepat dari dprd dan pemerintah kecamatan, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan.

penutupan spbe yang bermasalah serta pelayanan administrasi bagi korban menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan publik sekaligus memulihkan kondisi sosial warga pasca bencana.