bacakoran.co - keliatan mulai gerah dan tidak nyaman dengan permintaan amerika serikat ke indonesia untuk izin terbang dan ingatkan bisa langgar piagam asean.

bahkan pemerintah china mengingatkan tentang piagam dan perjanjian persahabatan dan kerja sama di asia tenggara yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab bersama negara-negara anggota dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan.

piagam tersebut juga melarang negara anggota terlibat dalam kebijakan atau kegiatan apa pun termasuk penggunaan wilayahnya sendiri yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah negara anggota lain.

hal ini disampaikan juru bicara kementerian luar negeri china guo jiakun ketika berkomentar mengenai pertimbangan indonesia atas proposal untuk memberikan izin kepada militer as untuk terbang di atas wilayah indonesia dan hubungan militer antara washington dan jakarta. 

guo jiakun mengatakan pada jum'at bahwa piagam asean dan perjanjian persahabatan dan kerjasama di asia tenggara secara eksplisit menetapkan bahwa negara-negara anggota berbagi tanggung jawab untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional. 

piagam itu juga menyatakan negara anggota tidak boleh berpartisipasi dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota. negara lain. 

“kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional,” kata guo dilansir media corong pemerintah china, global times.

sebelumnya diberitakan saat eropa, negara-negara teluk, amerika-selatan hingga afrika menjauh, indonesia malah mendekat ke  serikat lewat perjanjian blanked overflight clearance. 

akan ada kesepakatan pada 15 april 2026, menhan sjafrie sjamsoeddin ketemu dengan pete hegseth di . 

jika disepakati, ini bukan cuma kerja sama militer biasa, tapi pemberian "blank cheque" ke amerika serikat untuk menggunakan wilayah udara indonesia.

detail usulan amerika serikat (as) adalah:

1. blanket overflight clearance: 

indonesia memberikan izin terbang massal untuk semua pesawat militer as. artinya, pesawat as tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas.

2. notifikasi, bukan permohonan: 

sistemnya adalah "notification-based". as cukup memberi tahu, bukan minta izin, bahwa pesawat mereka mau lewat.

begitu terus sampe ada pemberitahuan pembatalan dari as. ini artinya menghilangkan kendali indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri.

3. ruang lingkup luas: 

izin ini diberikan untuk "contingency operations, crisis response missions, and mutually agreed exercise-related activities." frasa "contingency operations" dan "crisis response" ini sangat lentur dan bisa dimaknai macam-macam, termasuk operasi militer besar.

4. jalur panas (hotline):

disebutkan juga pembentukan hotline langsung antara us pacific air forces (pacaf) dan pusat operasi udara indonesia.

ini adalah standar untuk sekutu dekat, tetapi di konteks ini, lebih berfungsi untuk mengoordinasikan aliran lalu lintas pesawat as yang padat.

di hukum internasional, ruang udara itu beda banget sama laut.

kedaulatan indonesia dikebiri

di laut, kita kenal istilah innocent passage (hak lintas damai) berdasar unclos.

artinya, kapal militer asing boleh lewat laut teritorial kita asal nggak macem-macem.

tapi, di udara, tidak ada yang namanya hak lintas damai!

menurut konvensi chicago, ruang udara di atas daratan dan perairan negara adalah kedaulatan mutlak dan eksklusif.

pesawat sipil asing saja harus punya izin melintas, apalagi pesawat militer.

dengan mengizinkan sistem blanket overflight untuk armada tempur asing sama dengan mendelegasikan sebagian kedaulatan mutlak negara ke tangan negara lain. 

ini adalah privilese yang biasanya hanya diberikan kepada negara sekutu terikat pakta pertahanan (seperti nato), bukan kepada negara berstatus non-blok. 

kalau indonesia sampai ngasih ini ke as, secara teknis kita telah me-redefinisi ulang arti kata kedaulatan dalam konstitusi kita sendiri.

sampai sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak istana terkait polemik ini.

bahkan rencana perjanjian khusus ini juga tidak pernah dibawa ke rapat di dpr untuk mendapatkan persetujuan dari legislatif.