bacakoran.co - traged yang terus berulang memaksa pemerintah bertindak keras mengungkap fakta bahwa banyak lahan perlintasan kereta di bekasi dikuasai preman, membuat pemerintah daerah seolah tak berkutik.

kondisi darurat perlintasan sebidang ini memicu rentetan kecelakaan maut, sehingga presiden prabowo subianto memerintahkan evaluasi dan perbaikan infrastruktur menyeluruh secara nasional.

menteri perumahan dan kawasan permukiman maruarar sirait, yang akrab disapa ara, mengungkap bahwa lahan pt kai yang selama ini akan segera diambil alih untuk kepentingan publik.

keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan kepala negara guna mengatasi krisis lahan perlintasan kereta di bekasi dan sekitarnya.

dalam keterangannya usai rapat terbatas di kompleks istana kepresidenan, jakarta pada senin 6 april 2026, ara menyampaikan kutipan penting mengenai nasib lahan tersebut.

"yang pasti tanah negara itu arahan presiden prabowo digunakan untuk kepentingan negara termasuk juga di daerah-daerah beberapa titik yang nanti kita akan sampaikan," kata ara.

pemerintah sudah merumuskan rencana besar terkait pengelolaan lahan darurat perlintasan sebidang yang selama ini sulit diakses.

"ya, pada waktunya akan ada langkah-langkah yang disampaikan secara besar oleh bapak presiden untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan bagaimana lahan-lahan negara ini tadi saya katakan sedang dipersiapkan pak nusron di beberapa titik lahan-lahannya nanti akan diumumkan pada waktunya," ujarnya.

rencananya lahan yang berhasil direbut dari penguasaan oknum tidak bertanggung jawab ini akan dikonversi menjadi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang saat ini terpaksa tinggal di bantaran rel.

ara menegaskan bahwa negara hadir dengan intervensi penuh, termasuk kemudahan pembiayaan.

"kemudian pembiayaannya oleh danantara, kemudian itu juga akan ada skema untuk bisa mempermudah seperti untuk rumah subsidi kan sudah diberikan bphtb gratis, biaya perolehan tanah bangunan gratis, dulu bayar bagi mbr, masyarakat berpenghasilan rendah. kemudian pbg sudah diberikan gratis dari november tahun lalu," ucap ara.

ia menambahkan detail intervensi tersebut, "jadi artinya intervensi negara jelas, dari aturan itu pajak-pajaknya dinolkan, ya. bphtb dan pbg itu pajak-pajak, ya, yang tadinya dia mesti bayar, rakyat mesti bayar, rakyat kecil bayar, sudah dinolkan mulai tahun lalu oleh bapak presiden."

menteri ara juga dengan tegas menginstruksikan agar proses pengambilalihan ini dieksekusi tanpa keraguan.

"kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. jangan ragu-ragu, ya," tegas ara sebelum pertemuannya dengan presiden prabowo.

berdasarkan tinjauan di lapangan bersama direktur utama pt kai bobby rasidini, dominasi oknum atas lahan ini bukan isapan jempol.

"dan saya juga kemarin datang sudah ke lokasi di tanah abang dan juga tadi datang ke bandung tadi pagi dengan dirut kereta api. banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," ujar ara.

instruksi presiden prabowo untuk perlintasan sebidang

dalam kesempatan terpisah, presiden prabowo subianto menyoroti langsung krisis keselamatan transportasi imbas minimnya penjagaan di area rel.

usai menjenguk para korban kecelakaan di rsud bekasi pada selasa 28 april 2026, presiden menargetkan pembenahan masif pada ribuan perlintasan kereta di pulau jawa.

"secara garis besar, memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga. di jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. ini dari zaman belanda, sudah berapa puluh tahun. kita akan selesaikan semua itu. saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut," ujar prabowo.

sebagai solusi permanen mengatasi kemacetan dan bahaya di bekasi, pemerintah pusat sepakat untuk turun tangan mendirikan infrastruktur layang.

"kita segera akan atasi, pemerintah daerah bekasi telah mengajukan dibuat flyover. saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan presiden," ucap prabowo.

langkah konkret ini akan ditopang oleh pendanaan bernilai jumbo.

"nanti pelaksananya (pembangunan) kita tunjuk. kita perhitungkan (anggaran) sekitar hampir rp 4 triliun," ujarnya.

menutup kunjungannya, prabowo menyampaikan empati mendalam, "tentunya kita semua prihatin dengan kecelakaan yang telah terjadi. atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, saya ucapkan belasungkawa atas kejadian yang telah terjadi."

dpr ri desak penyelesaian darurat perlintasan

tuntutan evaluasi menyeluruh juga disuarakan kuat oleh parlemen.

ketua komisi v dpr ri lasarus mendesak pemerintah menyudahi masalah perlintasan sebidang yang kerap menjadi arena maut.

dikutip dari laman resmi dpr pada selasa 28 april 2026, lasarus menyatakan kekecewaannya lantaran peringatan legislatif tidak kunjung dituntaskan oleh pt kai maupun kemenhub.

"kita minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di indonesia. komisi v dpr sudah bertahun-tahun meminta kepada kai untuk menyelesaikan jalur perlintasan sebidang, tapi hingga saat ini darurat perlintasan sebidang tersebut tidak tertangani dengan baik. coba kita cek data sampai saat ini ada ribuan perlintasan sebidang di indonesia yang tidak tertangani," tegas lasarus.

lasarus sangat menyoroti standar sterilisasi rel kereta di tanah air yang masih tertinggal jauh.

"makanya di seluruh dunia ini jalur kereta api itu clear and clean, kecuali di indonesia. oleh sebab itu jika darurat perlintasan sebidang tidak tertangani dengan baik, maka ada ribuan kemungkinan kecelakaan akan kembali terjadi," terangnya.

berdasarkan catatan statistik pt kai pada tahun 2024, terdapat 3896 perlintasan sebidang yang mencakup 2803 perlintasan terdaftar dan 1093 perlintasan liar.

angka ini sedikit menyusut pada tahun 2025 menjadi 3703 titik.

dinamika ini memicu anggota komisi v dpr ri abdul hadi untuk mendesak investigasi gabungan transparan bersama komite nasional keselamatan transportasi dalam mengkaji seluruh aspek kegagalan sistem operasional.

penguasaan lahan negara oleh preman di sekitar perlintasan rel bukan sekadar sengketa properti biasa, melainkan pangkal gagalnya rekayasa keamanan transportasi perkotaan.

secara tata ruang, ketika jalur bebas kereta api dicekik oleh aktivitas informal, ruang manuver dan keleluasaan jarak pandang terpotong drastis.

penertiban lahan yang dicanangkan pemerintah menjadi instrumen esensial bukan sekadar mengamankan aset, melainkan memulihkan fungsi sterilisasi ruang terbuka yang menjadi prasyarat mutlak jarak pengereman ideal moda angkutan berat.

terlebih lagi, injeksi dana 4 triliun rupiah untuk membangun struktur flyover di bekasi memperlihatkan lompatan paradigma bahwa pemerintah mulai mengganti solusi reaktif dengan arsitektur pencegahan berbasis infrastruktur tanpa hambatan.