Fantastis! Inilah Deretan Program Paling Mahal Sepanjang Sejarah Indonesia dari Era Soekarno Hingga Prabowo
Mengulik deretan program paling mahal dari setiap Presiden Indonesia--Thread
BACAKORAN.CO - Pernahkah kamu membayangkan berapa banyak uang negara yang digelontorkan untuk mendanai program paling mahal dari setiap Presiden Indonesia dari Era Soekarno Hingga Prabowo.
Dari pembangunan infrastruktur raksasa hingga kebijakan ekonomi darurat, setiap pemimpin negara memiliki proyek ambisius yang menelan anggaran hingga ribuan triliun rupiah demi kemajuan bangsa.
Memahami jejak anggaran raksasa negara ini sangat penting untuk melihat bagaimana visi setiap masa pemerintahan membentuk kondisi ekonomi yang kita rasakan hari ini.
Informasi mendalam mengenai deretan kebijakan berbiaya fantastis ini dirangkum berdasarkan data visual informasi edukasi yang diunggah oleh akun media sosial Thread UKMEXPERT ID.
BACA JUGA:TNI Tewas Tembak TNI Ditempat Dugem di Palembang, Pomdam II Sriwijaya Tetapkan 2 Tersangka
Data tersebut menguraikan secara rinci alokasi dana dari masa orde lama hingga era pemerintahan saat ini beserta tujuan utamanya.
Berikut adalah rincian proyek raksasa tersebut berserta analisis dampak jangka panjangnya.
Soekarno Proyek Mercusuar
Presiden pertama Indonesia menggagas pembangunan identitas nasional di mata dunia melalui Proyek Mercusuar.
Proyek yang mencakup pembangunan Monas dan Gelora Bung Karno ini menelan biaya sekitar Rp30 hingga 50 triliun jika dikonversikan pada nilai sekarang.
Secara analitis investasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan penanaman modal psikologis untuk membangun kebanggaan dan jati diri bangsa yang baru merdeka, yang warisannya menjadi simbol perjuangan abadi hingga saat ini.
BACA JUGA:Keciduk! Konsep Kopdes Dipertanyakan Usai Truknya Kepergok Muat Barang di Gudang Indomarco Surabaya
Soeharto Program Transmigrasi
Di era Orde Baru, fokus beralih pada pemerataan penduduk. Program Transmigrasi memakan biaya sekitar Rp200 hingga 350 triliun.
Kebijakan ini memindahkan jutaan penduduk ke luar pulau Jawa.
Keputusan ini secara strategis membuka peluang hidup baru dan membangun sentra ekonomi di berbagai wilayah terpelosok, meski dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen anggaran infrastruktur dasar yang sangat masif.