kemendikbud tegaskan aturan mpls 2026: sekolah yang lakukan perpeloncoan siap-siap kena sanksi tegas

, jakarta – kementerian pendidikan dasar dan menengah () kembali menegaskan bahwa pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah () 2026 harus berlangsung secara edukatif, aman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik baru.

penegasan ini menjadi peringatan bagi seluruh satuan pendidikan menjelang tahun ajaran baru 2026/2027.

sekolah yang terbukti membiarkan atau bahkan menyelenggarakan kegiatan perpeloncoan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

mpls harus menjadi sarana adaptasi siswa baru

kemendikdasmen menegaskan bahwa tujuan utama mpls adalah membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah, guru, tenaga kependidikan, tata tertib, budaya sekolah, hingga proses pembelajaran.

karena itu, kegiatan yang bersifat menghukum, mempermalukan, memberikan tugas tidak mendidik, atau mengandung unsur kekerasan fisik maupun verbal tidak diperbolehkan.

mpls diharapkan menjadi momentum untuk membangun karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

perpeloncoan dilarang keras

praktik perpeloncoan yang masih ditemukan di sejumlah daerah setiap awal tahun ajaran menjadi perhatian pemerintah.

beberapa bentuk kegiatan yang dilarang antara lain:

• kekerasan fisik maupun psikis.

• hukuman yang tidak mendidik.

• pemaksaan penggunaan atribut yang tidak relevan.

• intimidasi terhadap peserta didik baru.

• perundungan (bullying) dalam bentuk apa pun.

• tugas yang merendahkan martabat siswa.

kemendikdasmen menegaskan bahwa seluruh kegiatan mpls harus berada di bawah pengawasan pihak sekolah dan guru.

sekolah yang melanggar terancam sanksi

pemerintah mengingatkan bahwa kepala sekolah, guru, maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mpls bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan.

apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah bersama dinas pendidikan dapat memberikan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, pembinaan, hingga tindakan disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

sanksi diberikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta didik.

orang tua diminta aktif mengawasi

kemendikdasmen juga mengajak orang tua untuk ikut mengawasi pelaksanaan mpls.

jika menemukan dugaan praktik perpeloncoan, intimidasi, atau kekerasan, orang tua dapat segera melaporkan kepada pihak sekolah, dinas pendidikan setempat, maupun kanal pengaduan resmi pemerintah.

partisipasi orang tua dinilai penting untuk memastikan hak-hak peserta didik terlindungi selama mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.

dampak aturan mpls 2026 bagi masyarakat

penegasan aturan mpls 2026 diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

• menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman.

• mencegah kasus perundungan sejak awal masuk sekolah.

• memberikan rasa nyaman kepada peserta didik baru.

• meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah.

• mendorong budaya pendidikan yang lebih positif dan inklusif.

dengan pelaksanaan mpls yang sesuai aturan, proses adaptasi siswa baru diharapkan berlangsung lebih menyenangkan tanpa adanya tekanan maupun tindakan yang berpotensi melanggar hak anak.

komitmen mewujudkan sekolah ramah anak

pemerintah menegaskan bahwa seluruh sekolah harus menjadikan mpls sebagai bagian dari penguatan karakter dan implementasi sekolah ramah anak.

melalui pengawasan yang lebih ketat serta keterlibatan guru dan orang tua, praktik perpeloncoan diharapkan tidak lagi menjadi bagian dari tradisi penerimaan peserta didik baru.