bacakoran.co – menteri keuangan purbaya yudhi sadewa secara terbuka mengakui bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) akan menutup utang koperasi desa (kopdes) merah putih sebesar rp 240 triliun.

pengakuan itu disampaikan dalam sesi tanya jawab usai menanggapi data badan pusat statistik (bps) mengenai pertumbuhan ekonomi indonesia yang mencapai 5,29 persen pada kuartal ii 2026.

menurut purbaya, beban cicilan mencapai sekitar rp 40 triliun per tahun selama enam tahun dengan pembayaran pertama dijadwalkan september 2026.

ia juga menekankan bahwa keuntungan dan aset koperasi tetap menjadi milik desa.

pernyataan ini langsung menarik perhatian publik karena menyangkut penggunaan dana negara untuk program pemberdayaan ekonomi desa yang dibiayai melalui kredit bank bumn (himbara).

di tengah diskusi yang sama, purbaya terlihat garuk kepala ketika dicecar soal pajak toko online, menambah nuansa percakapan mengenai prioritas fiskal pemerintah.

program koperasi desa merah putih dirancang untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui koperasi yang mendapatkan plafon kredit hingga rp 3 miliar per unit.

dana tersebut digunakan untuk modal kerja, infrastruktur, dan operasional, termasuk pengadaan kendaraan.

pemerintah menegaskan bahwa risiko fiskal dikelola melalui skema cicilan yang sebagian bersumber dari alokasi dana desa, sehingga tidak menambah beban baru secara signifikan di luar yang sudah direncanakan.

sebagaimana dikutip dari akun x @kompascom pada tanggal 6 agustus 2026, postingan tersebut memuat video pernyataan purbaya beserta headline “purbaya akui apbn tutup utang kopdes rp 240 triliun, garuk kepala saat dicecar pajak toko online”.

video tersebut memperlihatkan menkeu menjelaskan skema pembayaran di hadapan wartawan.

koperasi desa merah putih merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.

setiap koperasi diharapkan mampu mengelola usaha produktif, distribusi hasil pertanian, dan layanan bagi warga.

pembiayaan utama berasal dari pinjaman bank milik negara.

pemerintah melalui kementerian keuangan, berkomitmen menanggung cicilan pokok dan bunga agar program tidak terhambat.

“iya kita bayar utangnya. itu kan rp 240 triliun kreditnya, kira-kira tiap tahunnya kira-kira rp 40 triliun per tahun,” ujar purbaya yudhi sadewa dalam konferensi pers.

purbaya menambahkan bahwa keuntungan yang dihasilkan koperasi akan menjadi milik desa, begitu pula asetnya.

pembayaran cicilan pertama di september 2026 dijamin tidak terlambat setelah proses verifikasi oleh bpkp.

skema pembayaran dan dampak terhadap apbn

total kredit program diperkirakan rp 240 triliun dengan tenor enam tahun.

cicilan pokok sekitar rp 40 triliun per tahun ditambah bunga. sebagian sumber dana berasal dari realokasi atau pemanfaatan dana desa yang sudah dialokasikan.

pemerintah berargumen bahwa pendekatan ini menjaga keberlanjutan fiskal karena tidak menciptakan beban tambahan di luar kerangka apbn yang ada.

namun publik tetap mengamati apakah skema ini akan memengaruhi alokasi dana desa untuk program lain.

purbaya menegaskan bahwa desa tetap memperoleh manfaat langsung melalui sisa hasil usaha (shu) dan kepemilikan aset.

pernyataan menkeu memicu beragam tanggapan.

sebagian netizen menyoroti penggunaan dana publik untuk program yang masih dalam tahap awal operasional.

“duit rakyat dihambur-hamburkan dgn gampangnya utk kepentingan politisi, aparat dan pejabat... tapi yg benar-benar kepentingan rakyat, hanya dikasih remahan sisanya,” tulis @putusambernyawa.

komentar lain menghubungkan isu ini dengan pengambilalihan utang infrastruktur sebelumnya.

“baru aja baca utang kereta cepet diambil alih pemerintah, sekarang utang kopdes pake apbn,” tulis @pukisenaaak.

pengakuan purbaya muncul bersamaan dengan rilis data pertumbuhan ekonomi 5,29 persen.

pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal sambil mendorong program-program padat karya dan pemberdayaan desa.