bacakoran.co - warga indonesia kembali menyuarakan keresahan mendalam terkait pelayanan publik harus membut baru.
perpanjangan yang mayoritas hanya buka hari kerja memaksa banyak orang mengajukan cuti atau menerima potongan gaji sekadar untuk menunaikan kewajiban pajak kepada negara.
sementara itu, pegawai yang gajinya berasal dari menikmati libur akhir pekan.
keluhan ini viral melalui unggahan akun x @mafiawasit pada 12 agustus 2026 yang dilengkapi video kasus terkait.
keluhan tersebut muncul di tengah isu rigiditas aturan
seorang guru asn bernama ahmad royani digugat ke mahkamah konstitusi karena telat tiga hari saja sudah diwajibkan membuat sim baru dari awal, termasuk mengulang ujian teori dan praktik.
“tolong pelayanan publik, khususnya perpanjangan sim dan stnk buka di hari sabtu-minggu! masak kita harus ngajuin cuti atau potong gaji dari kantor cuma demi bayar pajak ke negara? sementara pegawai yang gajinya dari pajak kita sabtu/minggu malah libur," tulis x @mafiawasit.
unggahan itu langsung mendapat ribuan likes dan repost. banyak netizen mengamini pengalaman serupa.
“dan kembalikan masa berlaku sim tetap berakhir pada tgl kelahiran pemegang sim spt dulu, agar gampang diingat,” tulis @wahjuwibowosby dalam balasan.
sebagaimana dikutip dari akun x @mafiawasit pada tanggal 12 agustus 2026, keluhan ini bukan sekadar unek-unek.
ia menyentuh persoalan keadilan administratif dan efisiensi waktu masyarakat pekerja.
banyak kantor samsat dan satpas memang beroperasi senin–jumat.
beberapa daerah menyediakan samsat keliling atau outlet di mal yang buka sabtu, bahkan minggu di wilayah tertentu seperti jawa barat atau surabaya.
namun cakupannya belum merata secara nasional.
kasus ahmad royani: guru yang digugat aturan sim mati sehari
video yang dilampirkan @mafiawasit memperlihatkan sidang terkait gugatan ahmad royani, guru asn.
ia mengajukan uji materi pasal 85 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (uu llaj) dengan nomor perkara 267/puu-xxiv/2026.
masa berlaku sim-nya habis pada 2 juni 2026. saat itu ia sedang menjalankan tugas negara menyusun asesmen sumatif akhir tahun bagi siswa yang tidak bisa ditinggalkan.
baru pada 5 juni 2026 ia sempat datang ke satpas, hanya terlambat tiga hari.
“bahwa saat pemohon datang untuk memperpanjang, petugas menolak permohonan perpanjangan tersebut dengan dalih keterlambatan seolah-olah kompetensi mengemudi yang telah pemohon miliki selama ini dianggap hilang sama sekali hanya karena kelalaian administratif selama 3 hari,” ujar ahmad royani dalam permohonannya.
keterlambatan administratif dihukum dengan mengulang seluruh proses kompetensi seperti pemula.
ahmad meminta mk memberikan tafsir bersyarat agar ada masa tenggang (grace period) dengan denda berjenjang, dan baru diwajibkan membuat sim baru jika keterlambatan ekstrem lebih dari satu tahun.
namun pada 12 agustus 2026, mahkamah konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
alasan utamanya formal: perbaikan permohonan yang dikirim secara daring tidak dibubuhi tanda tangan pemohon, dan sebagian alat bukti tidak dibubuhi meterai/nazegelen.
mk tidak mempertimbangkan pokok perkara.
putusan ini dibacakan ketua mk suhartoyo, dengan pertimbangan dibacakan wakil ketua mk saldi isra.
solusi yang sudah tersedia: layanan online dan regional
meskipun layanan tatap muka masih terbatas di akhir pekan, beberapa jalur digital sudah dibuka.
untuk stnk, aplikasi samsat digital nasional (signal) memungkinkan pengesahan dan pembayaran pajak kendaraan hampir setiap hari, termasuk sabtu, minggu, dan hari libur nasional (kecuali saat maintenance sistem).
prosesnya bisa dilakukan dari rumah tanpa harus datang ke kantor samsat.
untuk sim, aplikasi digital korlantas polri (layanan sinar) memungkinkan perpanjangan secara online. syarat utama: sim masih berlaku (disarankan 14–90 hari sebelum habis masa berlaku).
dokumen yang dibutuhkan meliputi foto e-ktp, sim lama, hasil rikes jasmani, tes psikologi, pasfoto, dan tanda tangan.
sim dapat dikirim ke alamat atau diambil di satpas.
biaya perpanjangan sim a sekitar rp80.000 dan sim c rp75.000 (belum termasuk tes kesehatan, psikologi, dan pengiriman).
rmudah, bukan membebani warga yang sudah taat membayar kewajiban. dengan layanan yang lebih fleksibel di akhir pekan dan sistem digital yang andal, negara dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar rakyat benar-benar kembali dalam bentuk kemudahan.