bacakoran.co – gubernur dki jakarta pramono anung secara terbuka mempersilakan warga, khususnya dari kabupaten pati, jawa tengah, untuk menyampaikan aspirasi melalui di depan gedung dpr/mpr ri pada 26 dan 27 agustus 2026.

ia menegaskan bahwa unjuk rasa dijamin oleh demokrasi, namun dengan syarat ketat tidak boleh ada perusakan fasilitas publik, maupun perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

pemprov dki telah menyiapkan langkah antisipasi bersama kepolisian dengan pendekatan humanis.

pernyataan tersebut disampaikan pramono dalam berbagai kesempatan di jakarta, termasuk usai kegiatan di kawasan menteng dan dikutip media nasional.

“demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, monggo saja. tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik,” ujar pramono anung.

sebagaimana dibagikan di media sosial x @lambesahamjja pada 25 agustus 2026, ringkasan pernyataan gubernur dki tersebut menyoroti poin-poin utama demo dijamin demokrasi, pemprov siap langkah antisipasi bareng kepolisian, pendekatan humanis, satpol pp diminta koordinasi polisi, serta ajakan menjaga ketertiban bersama.

postingan tersebut dilengkapi foto pramono saat memberikan keterangan dan suasana massa aksi sebelumnya.

aliansi masyarakat pati bersatu (ampb) menjadi salah satu kelompok yang paling aktif merencanakan aksi di depan gedung dpr.

tuntutan utama mereka mencakup pengesahan ruu perampasan aset koruptor dan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

beberapa warga sudah datang lebih awal ke jakarta, mendirikan posko, dan mendapat sambutan dari ormas lokal agar tidak bermalam langsung di depan gedung dpr.

pramono mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memberikan sambutan yang baik kepada rombongan dari pati.

beberapa organisasi masyarakat di jakarta ikut memfasilitasi dan mengarahkan agar situasi tetap kondusif.

langkah antisipasi pemprov dki dan pendekatan humanis

gubernur dki menekankan bahwa keamanan jakarta adalah tanggung jawab bersama.

ia telah memerintahkan kepala satuan polisi pamong praja (satpol pp) dki untuk berkoordinasi erat dengan kepolisian guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“pendekatannya lebih humanis, tidak kemudian pendekatan dengan kekerasan,” kata pramono.

“jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik.”

pemprov dki tidak akan melarang penyampaian aspirasi.

fokus utamanya adalah menjaga agar aktivitas warga jakarta tetap berjalan normal, minim gangguan lalu lintas ekstrem, dan tidak ada kerusakan fasilitas publik.

di ruang digital pernyataan pramono memicu beragam komentar.

sebagian mendukung pendekatan demokratis sang gubernur.

“semangat pakkk.. jangan sama yang ono sensitif an.. orang mau menyampaikan aspirasi koq di ulti teeus terus an.. takut yaaa,” tulis @bigbens1717.

yang lain lebih fokus pada dampak praktis.

“tanggal 26-27 fix titik pusat bakal macet ekstra sih ini ???? buat kalian yang tetep harus semangat ngantor ngelewatin area demo, udah pada nyiapin rute alternatif belum nih?” tulis @shobirinbuilds.

sementara @langitluruh mengingatkan, “siap-siap macet ekstra 26-27 agustus nih. yang ngantor lewat senayan/dpr udah siapin rute alternatif belum?”

dengan pendekatan yang diumumkan pramono diharapkan aksi 26-27 agustus 2026 berlangsung damai, aspirasi tersampaikan dan jakarta tetap nyaman bagi seluruh warganya.