minta 50 motor trail, prabowo kasih 100: di tengah utang rp 10.293 t, pola 'asal iyain' anggaran negara mulai terasa akrab

keputusan yang mengundang tanya

bacakoran.co - rapat terbatas penanganan di palembang pada senin (24/8/2026) seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan keseriusan negara mengatasi bencana. namun yang terjadi justru meninggalkan ironi yang tajam: gubernur sumatera selatan herman deru melaporkan ada sekitar 1.900 hektare lahan terbakar dan mengajukan bantuan tambahan 50 unit motor trail untuk menjangkau area yang sulit diakses.

respons presiden di luar dugaan:  "kalau meminta 50, kita kirim 100 motor trail."

tanpa kajian teknis tambahan yang terdengar di publik, tanpa audit kebutuhan lapangan yang transparan, permintaan 50 unit langsung digandakan menjadi 100 unit.

keputusan ini terjadi di tengah posisi utang pemerintah yang telah menembus rp 10.293,69 triliun  angka yang naik rp 373 triliun hanya dalam tiga bulan terakhir.

bagi publik yang sudah lelah menyaksikan pemborosan anggaran dan kasus korupsi bantuan, pola ini terasa sangat akrab.

fakta 1: teknologi canggih sudah ada, kenapa fokus pada motor trail?

pertanyaan paling mendasar yang muncul: jika penanganan karhutla butuh kecepatan dan daya jangkau luas, mengapa motor trail justru menjadi bintang dalam rapat tersebut?

data menunjukkan teknologi yang jauh lebih efektif sebenarnya sudah tersedia dan bahkan baru saja diperkuat:

•     sumsel sudah mengoperasikan 6–7 helikopter water bombing ditambah 2 helikopter patroli
•     prabowo sendiri menyetujui penambahan 2 unit helikopter water bombing lagi dalam rapat yang sama

bahkan baru-baru ini (25–26 agustus 2026), malaysia mengerahkan pesawat amfibi bombardier cl-415mp yang canggih: mampu mengangkut 6.137 liter air, mengisi ulang di permukaan sungai hanya butuh 12 detik, dan terbukti efektif memadamkan titik api dalam hitungan menitmemang ada argumen teknis bahwa motor trail diperlukan untuk menjangkau jalur setapak dan area gambut yang sempit.

tapi pertanyaannya bukan "apakah motor trail dibutuhkan", melainkan: jika yang diminta 50 unit (ditambah 50 unit yang sudah ada, total 100 unit), mengapa harus digandakan lagi menjadi 150 unit total?

apakah ada analisis yang menunjukkan bahwa 50 unit tambahan benar-benar kurang? ataukah ini kembali ke pola lama: semakin besar volume pengadaan, semakin besar celah yang bisa dimanfaatkan?

fakta 2: sejarah kelam sumsel yang membuat publik "ingat tepung"

ketika pengguna media sosial mulai berseloroh "jadi keinget tepung", itu bukan sekadar candaan tanpa dasar. sumatera selatan menyimpan catatan panjang tentang dugaan penyimpangan bantuan dan anggaran yang membuat publik trauma:

dugaan korupsi bkbk (bantuan keuangan bersifat khusus) gubernur tahun 2020–2024 dengan nilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, sedang disidik kortastidpikor mabes polri.

aktivis bahkan menyebut pengungkapannya "ibarat membalik telapak tangan" karena buktinya sangat jelas. mantan gubernur alex noerdin (menjabat dua periode 2001–2012) menjadi tersangka korupsi sebanyak 3 kali dalam kasus berbeda: hibah pembangunan masjid raya sriwijaya, korupsi pasar cinde palembang, dan lainnya.

berbagai kasus gratifikasi bantuan pembangunan di tingkat kabupaten/kota yang terus bermunculan hingga tahun 2025.

dalam konteks ini, keputusan "minta 50, disetujui 100" bukan lagi sekadar terlihat murah hati. ia memicu pertanyaan yang sangat wajar:

apakah ini benar-benar didasari kebutuhan darurat yang terukur? ataukah ini adalah momen yang sama: ketika bencana menjadi pintu masuk untuk memperbesar proyek, memperbesar volume pengadaan, dan memperbesar celah mark-up?

fakta 3: prioritas yang terbalik di tengah tekanan ekonomi

yang paling menyakitkan dari keputusan ini adalah konteksnya yang kontras dengan realitas keuangan negara:

•     utang pemerintah tembus rp 10.293 triliun, rasio 41,26% terhadap pdb
•     program makan bergizi gratis (mbg) menyerap rp 229 triliun anggaran 2026, dengan catatan 24%–74% makanan terbuang dan 40.759 korban keracunan
•     berbagai program sosial dan infrastruktur masih mengeluhkan keterbatasan anggaran

namun ketika seorang kepala daerah meminta 50 unit motor trail, jawabannya adalah: langsung gandakan jadi 100.

tidak ada tanya balik: "apakah 50 unit benar-benar kurang? berapa unit yang sudah ada sekarang? berapa biaya per unitnya? bagaimana rencana pemeliharaannya setelah karhutla selesai?"

tidak ada transparansi harga. tidak ada kajian independen. hanya satu kalimat singkat yang mengubah volume pengadaan negara menjadi dua kali lipat.

inilah yang membuat publik semakin pesimis: negara ini terlihat sangat kaya ketika soal menyetujui permintaan, tapi tiba-tiba menjadi sangat miskin ketika soal pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

kesimpulan: saatnya "iya" yang berdasarkan data, bukan berdasarkan insting

penanganan karhutla sumsel memang membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat. tidak ada yang menyangkal bahwa personel dan peralatan di lapangan butuh penguatan.

namun keputusan "minta 50, disetujui 100" tanpa proses yang transparan adalah contoh buruk dari tata kelola negara yang lemah. ia mengulang pola yang sama yang selama ini membuat anggaran negara bocor kemana-mana:

• permintaan diajukan
• langsung disetujui (bahkan dilebihkan)
• tanpa kajian kebutuhan
• tanpa transparansi harga
• tanpa mekanisme pengawasan yang ketat

di tengah utang yang menumpuk dan pemborosan yang masih terjadi di berbagai sektor, negara tidak bisa lagi bermain dengan logika "asal jalan, asal cepat". setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus memiliki jawaban yang jelas: untuk apa, berapa harganya, siapa yang mengawasi, dan apa hasilnya?

jika tidak, maka "motor trail 100 unit" hari ini hanyalah episode lain dari cerita panjang yang sama: tentang negara yang kaya akan sumber daya, tapi miskin akan pengawasan  dan rakyat yang selalu menjadi penonton sambil membayar tagihannya.