bacakoran.co - sistem desil kembali menjadi sorotan setelah muncul kasus warga di maluku utara yang dinilai tidak lagi berhak menerima bantuan karena masuk kelompok desil lebih tinggi. kasus tersebut mencuat setelah gubernur maluku utara sherly tjoanda mengunjungi rumah seorang warga dan mempertanyakan keputusan dinas sosial terkait perubahan desil.
dalam video yang beredar di media sosial, sherly tampak mempersoalkan keputusan menaikkan desil seorang ibu sehingga berdampak pada status penerimaan bantuan pemerintah.
persoalan menjadi perhatian karena kondisi rumah warga tersebut terlihat cukup baik, tetapi rumah itu sebelumnya telah direnovasi melalui program pemerintah provinsi maluku utara.
kasus tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pemerintah menentukan desil dan apakah kondisi rumah dapat menjadi penentu utama seseorang masuk dalam kelompok kesejahteraan tertentu.
apa itu desil bansos?
merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.
dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen), masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
setiap desil secara umum mencakup sekitar 10 persen keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraannya.
namun, angka desil tidak ditentukan hanya berdasarkan besar kecilnya pendapatan. pemerintah menggunakan berbagai variabel sosial ekonomi untuk menyusun peringkat tersebut.
laman resmi cek bansos kementerian sosial menyebut sejumlah variabel yang diperhitungkan antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, serta kepemilikan aset.
karena itu, penilaian kesejahteraan tidak semata-mata melihat satu kondisi yang tampak dari luar.
rumah bagus tidak otomatis berarti mampu
kasus di maluku utara menjadi contoh penting bahwa kondisi fisik rumah perlu dilihat bersama konteks lainnya.
rumah yang terlihat lebih baik belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga secara keseluruhan, terutama jika kondisi tersebut merupakan hasil bantuan renovasi pemerintah.
dalam kasus yang disorot gubernur sherly, rumah warga tersebut disebut telah direnovasi oleh pemerintah provinsi maluku utara. karena itu, tampilan rumah yang lebih layak tidak semestinya langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa kondisi ekonomi pemilik rumah telah meningkat secara signifikan.
sistem desil sendiri memang menggunakan kondisi tempat tinggal sebagai salah satu variabel.
akan tetapi, data resmi pemerintah menunjukkan bahwa pemeringkatan juga mempertimbangkan berbagai informasi sosial ekonomi lainnya.
dengan demikian, perubahan kondisi rumah perlu dibaca dalam konteks bagaimana data tersebut diperoleh dan diperbarui.
akurasi data menjadi penting agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan haknya akibat informasi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
desil bisa berubah
desil bukan status yang berlaku selamanya.
data kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi keluarga.
laman resmi cek bansos kemensos menjelaskan bahwa jika desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi nyata, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial.
pembaruan juga dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya.
kemensos juga menegaskan bahwa pengelompokan desil dilakukan berdasarkan peringkat kesejahteraan, bukan sekadar nominal pendapatan.
penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang hanya dari satu indikator.
desil berpengaruh pada penyaluran bansos
desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.
berdasarkan informasi resmi pada layanan cek bansos, keluarga yang berada pada desil 1 sampai 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima program keluarga harapan (pkh) dan program sembako.
sementara itu, desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (pbi-jk).
meski demikian, masuk dalam kelompok desil tertentu bukan berarti seseorang otomatis menerima seluruh jenis bantuan karena setiap program memiliki persyaratan dan mekanisme penetapan masing-masing.
karena itu, kasus warga di maluku utara menjadi pengingat bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat.
kondisi rumah, pekerjaan, aset, pendidikan, dan berbagai indikator sosial ekonomi perlu dipahami secara menyeluruh sebelum menentukan posisi kesejahteraan sebuah keluarga.
pada akhirnya, sistem desil bansos dibuat untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. namun, akurasi data dan proses verifikasi tetap menjadi bagian penting agar perubahan desil benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat, bukan sekadar melihat tampilan rumah secara kasatmata.(wira)
